Contra Legem Pada Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Di Provinsi Sumatera Barat)

Khairat, Alfi (2025) Contra Legem Pada Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Di Provinsi Sumatera Barat). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) Cover-Daftar Isi_Alfi Khairat_2113010157.pdf - Published Version Download (550kB)
	Text (BAB I) BAB I_Alfi Khairat_2113010157 .pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (BAB III) BAB III_Alfi Khairat_2113010157.pdf - Published Version Download (639kB)
	Text (BAB V) BAB V_Alfi Khairat_2113010157.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Fulltext) Full Teks_Alfi Khairat_2113010157.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh data pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dari tahun 2015-2024 yang berjumlah 81 perkara yang memiliki amar putusan berbeda-beda. Terdapat 4 putusan hakim yang menerapkan asas contra legem terhadap ketentuan poligami yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, menganalisis alasan hakim menerapkan asas contra legem pada perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sumatera Barat. Kedua, menganalisis batasan penerapan asas contra legem oleh hakim pada perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa salinan putusan hakim berdasarkan ketersediaan file putusan pada website direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara permohonan izin poligami. Hasil penelitian: Pertama, bahwa pada hakikatnya pemohon hanya memenuhi syarat kumulatif namun tidak memenuhi syarat alternatif, karena alasan pemohon melakukan poligami bukanlah suatu alasan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 57 KHI tentang syarat alternatif poligami. Hakim bertindak contra legem terhadap pasal tersebut dan mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan (a) untuk kemaslahatan para pihak dan menghindari kemudharatan, seperti kemaslahatan untuk memelihara agama, memelihara jiwa, dan memelihara keturunan, (b) alasan kemanusiaan. Kedua, batasan penerapan asas contra legem oleh hakim terletak pada asas keadilan, karena hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar yang lebih tinggi di dalam putusan. Penerapan asas contra legem juga dibatasi oleh asas-asas hukum acara perdata, agar proses peradilan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang melindungi hak para pihak.

Actions (login required)

View Item