Suhelmi, Titi (2025) Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Program Bantuan Sosial Tunai ( Studi Kasus di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman ). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
|
Text (COVER - DAFTAR ISI)
Titi suhelmi Cover - Daftar isi.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
|
Text (Bab I)
BAB I TITI SUHELMI.pdf - Published Version Download (569kB) |
|
|
Text (Bab III)
BAB III TITI SUHELMI.pdf - Published Version Download (787kB) |
|
|
Text (Bab V dan Dapus)
BAB V DAN DAPUS TITI SUHELMI.pdf - Published Version Download (396kB) |
|
|
Text (Fulltext)
Titi suhelmi Cover - Daftar isi.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Prilaku tidak adil dalam pembagian BST, selain itu banyak masalah yang terjadi karena masyarakat penerima BST menyalahgunakan uang tersebut untuk hal yang tidak diperlukan, seperti banyak masyarakat menggunakan untuk memenuhi gaya hidup dengan melalui bantuan sosial tunai tersebut. Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi penyaluran bantuam sosial tunai di Korong Sungai Kasikan. Kedua, untuk mengetahui prinsip keadilan dalam penyaluran bantuan sosial tunai di Korong Sungai Kasikan. Ketiga, untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara untuk pengumpulan data. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Pertama, bahwa Penyaluran Bantuan Sosial Program Bantuan sosial Tunai di Korong Sungai Kasikan Kabupaten Padang Pariaman Secara menyeluruh belum berjalan dengan baik karena masih ada penerima bantuan BST belum tepat sasaran. Kedua, bahwa faktor yang menghambat dalam proses Penyaluran di Korong Sungai Kasikan yaitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kriteria Penerima Kurang Tepat Sasaran, Pendataan yang tidak valid, dan kurangnya sarana dan prasarana yang sehingga pekerjaan pendamping tidak maksimal. Ketiga Untuk mengatasi berbagai tantangan itu, pemerintah perlu meningkatkan validitas data penerima manfaat, memperbaiki sistem pengawasan dan evaluasi, memperkuat infrastruktur teknologi, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan petugas di lapangan juga diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah atau instansi terkait bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah pusat, pemerntah daerah dan pemerintah Nagari/Korong.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Penyaluran, Bantuan Sosial Tunai. |
| Subjects: | U Umum (General) > Hukum |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Ruang Baca Fakultas Syariah |
| Date Deposited: | 19 Mar 2025 03:29 |
| Last Modified: | 19 Mar 2025 03:29 |
| URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/25651 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
