Implementasi Presidential Threshold Berdasarkan Pasal 222 UU NO 7 Tahun 2017 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021 Pada Pilpres 2024

Nurhidayah, Nurhidayah (2025) Implementasi Presidential Threshold Berdasarkan Pasal 222 UU NO 7 Tahun 2017 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021 Pada Pilpres 2024. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover , abstrak dan pengesahan) Cover -daftra isi Nurhidayah .pdf Download (927kB)
	Text (Bab 1) Bab 1 skripsi nurhidayah.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (Bab III) BAB III skripsi Nurhidayah.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (Bab V dan daftar pustaka) BAB V -dapus.pdf - Published Version Download (540kB)
	Text (Full text) FULL TEXT NURHIDAYAH .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemilihan presiden merupakan bagian fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu regulasi yang berpengaruh dalam pencalonan presiden adalah ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan partai atau koalisi partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Namun, aturan ini telah menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi keterwakilan politik dan mempersempit pilihan rakyat. Putusan MK No. 70/PUU-XIX/2021 mempertahankan ketentuan ini dengan alasan stabilitas politik, meskipun banyak pihak menilai bahwa aturan tersebut mengurangi prinsip keadilan dan hak politik partai kecil serta calon independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak presidential threshold terhadap keterwakilan politik pada Pilpres 2024, menilai implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, mengeksplorasi alasan dihapuskannya aturan ini setelah Pilpres 2024, serta mengkaji pandangan siyasah dusturiyah terhadap ketentuan presidential threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Dari perspektif siyasah dusturiyah, konsep keadilan dan keterbukaan dalam pemilihan pemimpin harus dikedepankan,mengingat bahwa dalam Islam, pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas dan kemaslahatan umat, bukan sekadar hasil kompromi politik. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang bagaimana sistem politik yang lebih adil dan inklusif dapat diterapkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item