PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NO 5 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN JALAN UMUM SEBAGAI PEMUKIMAN MASYARKAT

Hidayah, Azan (2025) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NO 5 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN JALAN UMUM SEBAGAI PEMUKIMAN MASYARKAT. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) AZAN HIDAYAH SIREGAR, 2013030140 cover.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) Azan Hidayah Siregar Nim 2013030140 (1).pdf - Published Version Download (628kB)
	Text (BAB III) Azan Hidayah Siregar Nim 2013030140 (III).pdf - Published Version Download (622kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR ISI) Azan Hidayah Siregar,. Nim 2013030140 (V).pdf - Published Version Download (580kB)
	Text (FULL TEXT) Azan Hidayah Siregar NIM 2013030140 .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian yaitu: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan peraturan daerah No 5 tahun 2019, 2. Menjelaskan penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum sebagai pemukiman masyarakat menurut peraturan daerah no 5 tahun 2019, 3. menganalisis faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum empiris. dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari prilaku manusia dilakukan melalui pengamatan langsung, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menyatakan: 1. pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan dan partisipasi masyrakat. 2. Penegakan hukum yang dilakukan razia, teguran dan pemberian sanksi. 3. Faktor pendukung merupakan sosialisasi, regulasi, dan peran aparat penegak hukum. Faktor penghambat terjadinya kurangnya kesadaran hukum masyarakat rendah, faktor budaya, dan keterbatasan personil. meskipun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya aparat. di sisi Lain, dukungan regulasi yang jelas dan sinergi antar instansi menjadi faktor pendukung utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum membutuhkan langkah terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif, pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penertiban secara rutin dengan tegas, serta berkordinasi kepada masyarakat untuk segera melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Actions (login required)

View Item