PERAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

Fitri Milenia, Dhiyaulhaq (2023) PERAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover) 1_Daftar Isi_merged.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) BAB 1 ( PERBAIKAN) (1).pdf - Published Version Download (825kB)
	Text (Bab III) BAB III-1.pdf - Published Version Download (920kB)
	Text (Bab V) BAB V_merged.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Full Skripsi) ilovepdf_merged_merged (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran yaitu tiga orang pemilih berasal dari luar Kabupaten Solok melakukan pemilihan di TPS 03 Saniang Baka menggunakan e-KTP luar Kabupaten Solok dan tidak terdaftar didaftar pemilih, sehingga menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara tersebut. Sehingga peran, tugas dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilu dipertanyakan mengingat akan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 03 agar tidak terjadinya pelanggaran yang serupa. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini pertama, bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok dalam mengawasi Pemilihan Umum bagi pemilih yang tidak memiliki e-KTP pada Pemilihan Umum. Kedua, bagaimana pandangan Siyasah Idariyah terhadap peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok dalam mengawasi pelanggaran Pemilihan Umum. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : pertama, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum di Kabupaten Solok sehingga menyebabkan Pemungutan Suara Ulang. Badan Pengawas Pemilu memiliki peran penting dalam hal pengawasan Pemilihan Umum, terdapat tiga peran yaitu : peran aktif, pasif dan partisipatif yang berdasarkan kepada UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua, dalam perspektif Siyasah Idariyah telah mengatur suatu peran dalam menangani permasalahan yang bersifat administrasi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, dalam menangani masalah-masalah administratif. Ada empat prinsip dari Siyasah Idariyah yaitu prinsip musyawarah, keadilan, kemerdekaan, Al-Musawah (persamaan). Sesuai dengan yang diteliti oleh penulis ada terjadi pelanggaran dalam kasus Pemilihan Umum Nagari Saniang Baka yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang, dimana pelanggaran yang terjadi melanggar prinsip Siyasah Idariyah yaitu Prinsip musyawarah.

Actions (login required)

View Item