Larangan Pejabat Menerima Hadiah (Studi Pemahaman Hadis Perspektif Teori Double Movement)

Julaikha, Ayu (2018) Larangan Pejabat Menerima Hadiah (Studi Pemahaman Hadis Perspektif Teori Double Movement). Skripsi thesis, USHULULLDIN DAN STUDI AGAMA.

Preview	Text (cover, persetujuan pembimbing dan abstrak) cover.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (640kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text (Bab III) BAB III.pdf - Published Version Download (784kB)
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (261kB) | Preview
	Text (Full Skripsi) julaikha.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Memberi Hadiah Kepada Pejabat (Studi Pemahaman Hadis) yang ditulis oleh Julaikha, BP: 1415030146. Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2018, 74 halaman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, terkadang terjadi terhadap seorang pejabat dan juga korupsi bisa dilakukan melalui hadiah yang diberikan oleh bawahan kepada atasannya. Namun banyak hadis larangan bagi pejabat menerima hadiah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) di mana data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari literatur bahan tertulis yang terkait, walaupun ada beberapa wawancara namun itu hanya sebatas penguat penelitian. Teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori double movement yang bertujuan memecahkan permasalahan dengan mengkaji situasi masa sekarang dan dibawa kemasa hadis Nabi SAW disabdakan, selanjutnya ditarik kembali ke masa sekarang, sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh yang didasarkan oleh asbab al-wurud atau sosio-historis saat hadis tersebut disabdakan. Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut: hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan pejabat menerima hadiah terdapat di dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dan kualitasnya shahih. Menerima hadiah jika ditinjau melalui pendekatan sosio-historis atau asbab al-wurud memang telah terjadi pada masa Nabi SAW khususnya dikota Madinah, dimana hadis tersebut disabdakan. Kuat kemungkinan bahwa bangsa Arab pra Islam sudah menganggap hadiah yang diterima oleh seorang pejabat adalah hal biasa. Kemudian Nabi melarang pejabat menerima hadiah dari bawahannya, karena dikhawatirkan terjerumus ke dalam perkara suap-menyuap. Selanjutnya legal spesifik hadis-hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah adalah larangan bagi seorang pejabat negara yang gajinya bersumber dari kas negara untuk menerima hadiah, sedangkan idela moralnya adalah sebagai kehati-hatian bagi seorang pejabat untuk tidak menerima hadiah kecuali di luar pekerjaan. Namun di era sekarang ini perayaan ulang tahun menjadi sebuah kebiasaan dan dalam perayaan tersebut hadiah selalu diberikan dan hal itu tidak memandang bawahan ataupun atasan, dalam arti luas bahwa jika hadiah yang diterima oleh seorang pejabat yang mana pemberiannya memiliki tujuan suap maka hadiah tersebut tidak boleh diterima seorang pejabat. Hal ini bisa dilihat dari keadaan saat hadiah itu diberikan. Dengan demikian setelah hadis-hadis Nabi SAW tersebut dipahami dengan menggunakan teori doube movement maka memberi hadiah kepada pejabat tidak semuanya dilarang, ada yang diharamkan memberi dan menerimanya, ada juga yang diharamkan menerimanya saja tetapi boleh memberinya, dan ada pula yang boleh memberikannya serta menerimanya. Sebab, hadiah yang diberikan kepada pejabat yang berkaitan dengan tugas atau dengan pekerjaan, maka itulah yang dikenal dengan sebutan hadaya ummal.

Actions (login required)

View Item