Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Mulyawati, Annisak (2015) Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

Preview	Text ABSTRAK..pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text BAB 1..pdf Download (179kB) | Preview
	Text BAB II..pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
Preview	Text BAB V..pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text BAB III..pdf Download (209kB) | Preview
	Text BAB IV..pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA..pdf Download (80kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah ” adapun maksud dari judul ini: kepala daerah dalam artian gubernur pada tingkat provinsi dan bupati/waliko ta pada tingkat kabupaten/kota. Yang p enulis bahas dalam skripsi ini adalah mekanisme pemilihannya. Sebagaimana di Indonesia dalam sejarahnya pernah melakukan dua mekanisme pemilihan, yaitu pemilhan kepala daerah secara tidak langsung dan pemi lihan kepala daerah secara langsung , lalu kedua me kanisme ini ditinjau dalam hukum ketatanegaraan islam (siyasah). Pembahasan ini dilatarbelakangi karena adanya dua metode pemilhan kepala daerah yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Di dalam sejarah ketatanegaraan Islam, kepala daerah disebut dengan wali . Wali di angkat oleh kepala negara yang disebut dengan khalifah. Oleh sebab it u dalam skripsi ini penulis membahas apa saja kelebihan dan kekurangan pemil ihan kepala daerah secara tidak langsung dan pemilihan secara langsung, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap ke dua mekanisme pemilihan kepala daeerah di indones a i ? Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Pengumpulan data diawali dengan membaca literatur yang menyangkut skrips i, memilih tulisan - tulisan yang terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah atau term yang senada dengannya, lalu mengelompokkan data - data tersebut, dan langkah berikutnya menuliskannya kembali dalam sebuah skripsi. Dengan beberapa langkah diatas penu lis berharap bahwa mekanisme pemilhan kepala daerah ( Pilkada ) di Indonesi dilihat dalam fiqh siyasah dapat terjawab. Setelah i tu data di o lah dengan metode berfikir deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan. Maka dapat penulis simpulkan bahwa sanya pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dimulai sejak orde lama memiliki dua car a , yaitu pemilihan melalui DPRD atau pemilihan secara tidak langsung dan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat atau pemilihan langsung. Dari dua mekanism e tersebut sama - sama memiliki kelebihan dan kekurangan . Dalam sejarah Islam, pada masa kepemimpinan Rasulullah dan khalifah - khalifah sesudahnya , kepala daerah ( wali ) hanya di angkat oleh khalifah , tidak melalui suara rakyat. Berkaitan dengan mekanisme penga ngkatan kepala daerah di Indones ia tersebut, tern yata dalam fiqh siyasah tidaklah menyalahi aturan , k arena tidak ada nash yang melarangnya. Dari dua mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemilihan secara tidak langsunglah yang lebih efektif dan e fisien untuk dilaksanakan , d an jika dilihat dari segi k elebihan dan kekurangan dari k edua mekanime tersebut pemilihan secara tidak langsunglah yang memiliki sedikit ke mudharat an . Pemilihan secara langsung juga dapat diterapkan jika calon kepala daerah memi liki kriteria seora ng pemimpin baik berdasarkan undang - undang maupan berdasarkan syariat Islam. Pilkada dalam islam tidak baku, melainkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebudayaan dan politik yang berlangsung

Actions (login required)

View Item