Peran Niniak Mamak dalam Pemilihan Wali Korong di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Zikri, Anasri Ikhlas (2024) Peran Niniak Mamak dalam Pemilihan Wali Korong di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (940kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (644kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (588kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pemilihan wali korong yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat oleh Niniak Mamak berdasarkan perspektif Perbup Padang Pariaman No 18 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, Mendeskripsikan peran Niniak Mamak dalam tradisi pemilihan wali korong terhadap konteks pemerintahan nagari di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian; kedua, Menganalisis pemilihan wali korong oleh Niniak Mamak dengan Perbup Padang Pariaman no. 18 Tahun 2018 di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian; ketiga, menganalisis pemilihan wali korong di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian berdasrkan Siyasah Syar’iya. Metode yang dipakai yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan analisis data untuk dapat menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, peran Niniak Mamak dipemilihan Wali Korong di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian menunjukkan pergeseran dari tradisi adat menuju sistem yang lebih formal dan terstruktur, sesuai dengan regulasi pemerintah, hal ini memicu perdebatan mengenai peran Niniak Mamak dan adat dalam pemerintahan nagari; kedua, Terdapat ketegangan antara aturan formal yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 18 Tahun 2018 dengan tradisi adat yang dipegang oleh masyarakat adat di Nagari; ketiga, Pandangan fiqh Siyasah, seperti yang diuraikan oleh al-Māwardī, mendukung pentingnya menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan, dengan tetap menghormati tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Implikasi dari penelitian adalah Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat adat atau Niniak Mamak dalam implementasi suatu peraturan daerah seperti Peraturan bupati no 18 tahun 2018, agar tidak terjadinya konflik dalam masyarakat nagari dan menyebabkan ketidak harmonisan antara masyarakat adat dan pemerintahan nagari.

Actions (login required)

View Item