Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Negeri Padang

Aisyah, Siti (2024) Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Negeri Padang. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) SKRIPSI COVER-DAFTAR ISI SITI AISYAH 2013030026.pdf - Published Version Download (637kB)
	Text (BAB I) SKRIPSI BAB I SITI AISYAH 2013030026.pdf - Published Version Download (412kB)
	Text (BAB III) SKRIPSI BAB III SITI AISYAH 2013030026.pdf - Published Version Download (682kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) SKRIPSI BAB V - DAPUS SITI AISYAH 2013030026.pdf - Published Version Download (343kB)
	Text (FULL TEXT SKRIPSI) FULL TEXT SKRIPSI SITI AISYAH 2013030026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah Penulis melihat upaya penerapan E-Litigasi di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2022 dan dan Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2023. Pertanyaan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana penerapan dan apa manfaat dari penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Negeri Padang Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut Penulis menggunakan Penelitian Lapangan (Field Research) dengan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif melalui wawancara yang dilakukan bersama beberapa Informan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; Pertama, Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Negeri Padang sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sekaligus mengimplementasikan Asas Peradilan di Indonesia yaitu Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Kedua, Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Masyarakat mendapatkan banyak sekali manfaat dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, seperti Percepatan Penaganan Perkara, Biaya yang murah, Cara yang mudah dan memberikan transparansi dalam segala aspek. Namun, tidak dipungkiri terdapat hambatan dalam penerapannya seperti keterlibatan PT. Pos Indonesia, server dan jaringan, kesiapan masyarakat dalam menerima kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Sehingga Mahkamah Agung beserta Pengadilan yang ada dibawahnya harus selalu berbenah dan mengevaluasi terkait Peraturan ini. Kata Kunci: E-Litigasi, Peratuan Mahkamah Agung, Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Actions (login required)

View Item