Analisis Putusan PTUN Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG Tentang Hak dan Siapa yang Berhak Atas Ketua Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Perspektif Siyasah Idariyyah

Yanda, Syafri (2024) Analisis Putusan PTUN Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG Tentang Hak dan Siapa yang Berhak Atas Ketua Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Perspektif Siyasah Idariyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover DII) Syafri Yanda_1913030099_HTN_Cover Dll.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Syafri Yanda_1913030099_HTN_BAB I.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (BAB III) Syafri Yanda_1913030099_HTN_BAB III.pdf - Published Version Download (554kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Syafri Yanda_1913030099_HTN_BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (522kB)
	Text (Fulltext) Syafri Yanda_1913030099_HTN_Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk menganalisis uraian kasus sengketa tentang hak dan siapa yang berhak atas ketua koperasi angkutan barang pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) pada putusan PTUN Nomor:18/G/2017/PTUN.PDG. Kedua, untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan kasus sengketa tentang hak dan siapa yang berhak atas ketua koperasi angkutan barang pelabuhan Teluk Bayur dalam putusan PTUN Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG. Ketiga, untuk menganalisis penyelesaian kasus sengketa PTUN Nomor 18/G/2017/PTUN.PDG perspektif siyasah idariyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan anotasi putusan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Konflik kepengurusan koperasi angkutan barang pelabuhan teluk bayur antara Yarlis Goa dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Kota Padang karena telah mengeluarkan perizinan kepada Gusnandar, sehingga menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan di dalam koperasi, akhirnya dalam proses kedua kepengurusan itu, Yarlis Goa menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Kota Padang ke Pengadilan Tata Usaha Kota Padang, karena tidak teliti dan cermat mengeluarkan perizinan kepada Gusnandar, yang menimbulkan kerugian materiil kepada koperasi, anggota koperasi dan termasuk Yarlis Goa selaku pengurus koperasi yang sah. (2) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tentang hak dan siapa yang berhak atas ketua koperasi angkutan barang pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) dalam putusan No. 18/G/2017/PTUN.PDG dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. (3)Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Kota Padang dalam pengambilan keputusannya, telah menerapkan prinsip yang terdapat dalam siyasah idariyyah, yaitu: pertama, prinsip hakikat kepemilikan pada Allah SWT. kedua, prinsip sumber pengambilan keputusan, ketiga, prinsip musyawarah, keempat, prinsip maqashid syar’iah, dan kelima prinsip pertanggungjawaban. Majelis Hakim telah menerapkan seluruh prinsip-prinsip siyasah idariyyah dalam pengambilan keputusannya.

Actions (login required)

View Item