TTinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PDG

Admanda, Andhika (2024) TTinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PDG. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover + Daftar Isi) Cover - Kata Pengantar.pdf - Published Version Download (672kB)
	Text (BAB I Andhika Admanda) BAB I SKRIPSI Andhika ✓.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (BAB III Andhika Admanda) BAB III SKRIPSI Andhika ✓.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (BAB V + Daftar Pustaka Andhika Admanda) BAB V + Dapus.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (SKRIPSI FULL ANDHIKA ADMANDA) SKRIPSI ANDHIKA ADMANDA FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Adapun yang melatar belakangi penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu karena Wali Nagari Limo Kaum Tanah Datar yang tidak menanggapi permohonan pengajuan pembuatan serifikat tanah hal ini berdampak pemohon tidak dapat melanjutkan pembuatan sertifikat tanah. Sehingga, pemohon menggugat kasus ini ke PTUN Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PDG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 1/P/FP/2020/ PTUN.PDG. Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah kuantitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui UU terkait, putusan dan buku siyasah qadhaiyyah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Uraian kasus sengketa Permohonan Fiktif Positif dilatar Belakangi oleh Termohon yang tidak menandatangani sporadiktanah milik Pemohon yang dimohonkan untuk di beri nomor register kepada Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sangat merugikan hak dari Pemohon. Kedua, Pertimbangan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2104 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pejabat pemerintah dalam hal ini Termohon wajibmenetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan. Ketiga, pandangan siyasah qadha’iyyah terhadap Peradilan Tata Usaha Negara Padang dalammemutuskan perkara permohonan yang bersifat fiktif positif dalam putusan Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PDG telah sesuai dengan prinsip siyasah qadha’iyyah, yaitu prinsip keadilan. Dan kasus sengketa dalam Putusan ini masuk ke dalam wilayah mazhalim dalam siyasah qadhaiyyah karena menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat. Keyword: Keputusan Tata Usaha Negara, Siyasah Qdahaiyyah

Actions (login required)

View Item