Penanggulangan Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Amelia, Amelia (2024) Penanggulangan Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover - Daftar Isi Amelia 2013030133.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I Amelia 2013030133.pdf - Published Version Download (356kB)
	Text (BAB III) BAB III Amelia 2013030133.pdf - Published Version Download (619kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V - Daftar Pustaka Amelia 2013030133.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Full Text) Skripsi Amelia Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini fokus membahas tentang upaya penanggulangan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan lindung di Kabupaten Sijunjung, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014. Judul ini mencakup kajian terhadap kebijakan lokal dan penegakan hukum dalam rangka melindungi lingkungan dari dampak negatif tambang ilegal. Adapun pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi tambang ilegal di kawasan hutan lindung? 2) Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam menanggulangi tambang ilegal di kawasan hutan lindung? Penelitian ini mengkaji pengendalian tambang ilegal di hutan lindung Sijunjung berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014. Menggunakan metode penelitian lapangan (field reseach), penelitian menganalisis efektivitas peraturan serta hambatan penegakan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum, wawancara dengan instansi terkait, dan observasi lapangan. Hasil menunjukkan tantangan dalam penerapan peraturan, terutama terkait pengawasan dan kesadaran masyarakat. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemerintah daerah berperan penting dalam menanggulangi tambang ilegal di hutan lindung, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melakukan patroli dan sidak tambang, melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, melakukan penindakan hukum, melakukan engawasan dan pemantauan, sereta melakukan penertiban tambang. Namun pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan akibat tambag ilegal. 2) Faktor yang menghambat peran pemerintah daerah dalam menanggulangi tambang ilegal di hutan lindung meliputi kurangnya sarana dan prasarana transportasi, adanya tekanan ekonomi dan sosial masyarakat, adanya perbedaan pendapat antara para penambang dengan pihak kepolisian, keterbatasana teknologi dan insfrastruktur, minimnya penegtahuan masyarakat terhadap pengaturan tambang, dan lokasi tambang yang terpencil.

Actions (login required)

View Item