Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah

Hani, Ipat (2024) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) Cover - Daftar Isi ( Skripsi Ipat hani ).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB I Watermak (Skripsi Ipat hani).pdf - Published Version Download (495kB)
	Text (BAB III) Bab III Watermak (Skripsi Ipat Hani .pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSAKA) BAB V- DAFTAR PUSAKA WATERMAK (Skripsi Ipat Hani ).pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Ipat Hani 2013030143 Fullteks Watermak.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Perda kabupaten Pasaman Barat yaitu Perda No. 7 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak, dimana penulis berusaha menggambarkan berbagai peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan kabupaten layak anak melalui sekolah ramah anak.Metode penelitian penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kabupaten layak anak melalui program sekolah ramah anak dengan menetapkan Perda No 7 Tahun 2017 tentang kabupaten layak anak dan melaksanakan berbagai program atau bentuk kegiatan yang menyangkut pemenuhan hak anak dan perlidungan anak di dunia pendidikan yaitu program sekolah ramah anak yang dibantu oleh beberapa lembaga terkait seperti Dinas DPPKBP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta Satpol PP., kedua, faktor pendukung pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak melalui SRA yaitu adanya kerjasama antara lintas sektor, kesepakatan/ komite daerah menuju kabupaten layak anak dan aturan yang mendukung tegaknya perlindungan anak, sedangkan faktor penghambat diantaranya 1) sistem data dan informasi terkait belum maksimal, 2) komukasi yang kurang baik, 3) SDM sabagai pelaksanaan kurang maksimal, 4) anggaran dana yang kurang maksimal 5) bekerja dalam sistem belum optimal. Ketiga, perspektif siyasah dusturiyah terhadap peran pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA melalui sekolah ramah anak bahwasanya sesuai dengan syariat Islam di setiap lembaga terkait menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis melindungi anak, dengan mengembangkan keyakinan (akidah) melalui pengembangan pengetahuan, praktek amal ibadah, pembiasaan perilaku yang baik. Selain itu mewujudkan KLA di kabupaten Pasaman Barat melalui SRA berpadu dengan peraturan agama seperti Madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah dan program tahfiiz. Kata kunci : Kabupaten layak anak, sekolah ramah anak, pemerintah daerah

Actions (login required)

View Item