Analisis Penetapan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Poliandri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk)

Hanifah, Hilwa (2024) Analisis Penetapan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Poliandri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER-DAFTAR ISI HILWA HANIFAH 1913010042.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I HILWA HANIFAH 1913010042.pdf - Published Version Download (691kB)
	Text (BAB III) BAB III HILWA HANIFAH 1913010042.pdf - Published Version Download (598kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) BAB V-DAFTAR PUSTAKA HILWA HANIFAH 1913010042.pdf - Published Version Download (577kB)
	Text (FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT HILWA HANIFAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini Analisis Penetapan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Poliandri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk). Disusun oleh Hilwa Hanifah, NIM. 1913010042, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya permohonan isbat nikah yang ditetapkan tidak dapat diterima oleh hakim dengan alasan poliandri. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batusangkar terhadap penolakan permohonan isbat nikah dengan alasan poliandri dalam Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk. Kedua, bagaimana analisis kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk terkait penolakan isbat nikah dengan alasan poliandri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk dan bahan hukum sekundernya dari buku maupun jurnal hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batusangkar terhadap penolakan permohonan isbat nikah dengan alasan poliandri dalam Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk sudah menggunakan sumber hukum materiil dalam memutus perkara yaitu hukum Islam. Akan tetapi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ini belum memenuhi unsur-unsur pertimbangan hukum, karena tidak memuat dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut. Selain itu penetapan ini hanya dipertimbangkan menurut hukum, tidak dipertimbangkan menurut perundang-undangan. Sehingga pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ini dipandang belum memenuhi syarat untuk dianggap pertimbangan hukum yang cukup untuk menjadi landasan yang kuat bagi hakim. Kedua, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk terkait penolakan isbat nikah dengan alasan poliandri belum ideal sebab hanya memenuhi aspek kepastian hukum, karena sudah ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hukum Islam. Sedangkan dari segi keadilan, penetapan ini hanya memenuhi keadilan secara hukum semata. Akan tetapi, keadilan tidak dirasakan secara nyata oleh Para Pemohon. Selain itu, penetapan ini juga tidak mengandung kemanfaatan untuk Para Pemohon karena tidak mampu memenuhi kriteria kemanfaatan dengan tidak dapat diterimanya permohonan tersebut.

Actions (login required)

View Item