Basqharah, Bindiya (2024) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Terhadap Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Jirak Kota Padang). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.
Text (Judul-Daftar Isi)
JUDUL-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (846kB) |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf - Published Version Download (957kB) |
|
Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA)
BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (785kB) |
|
Text (Skripsi Full)
SKRIPSI FULL TEXT BINDIYA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Latar belakang masalah skripsi ini adalah di sepanjang Sungai Jirak terdapat pemukiman milik warga yang berdiri di atas tanah sempadan sungai. Sehingga fungsi dari sempadan sungai yang sebenarnya untuk ruang terbuka hijau, pengendali banjir atau kepentingan umum lainnya menjadi hilang. Pendirian pemukiman di tanah sempadan sungai tersebut menyalahi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang larangan mendirikan bangunan dan berjualan di jalur hijau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang masyarakat mendirikan bangunan di sempadan Sungai Jirak dan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis (empiris). Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen, undang-undang, buku-buku. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, faktor masyarakat membangun rumah di sempadan sungai karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: faktor ekonomi, sosial, pertumbuhan penduduk. Kedua, pemerintah telah menjalankan peraturan dengan cara memberikan pengawasan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat yang melanggar. Ketiga, peraturan daerah Kota Padang nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan. Masalah tersebut antaranya: a) Peraturan nomor 11 Tahun 2005 dikeluarkan setelah masyarakat mendirikan pemukiman di sempadan sungai. b) Wewenang penegak hukum yang luas. c) Tidak adanya relokasi bagi masyarakat. d) Tidak adanya inisiatif masyarakat untuk pindah. e) Afirmasi dari masyarakat asli terhadap masyarakat yang tinggal di sempadan sungai.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Kota Padang, Tanah Sempadan, Sungai Jirak |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Ruang Baca Fakultas Syariah |
Date Deposited: | 01 Apr 2024 02:05 |
Last Modified: | 01 Apr 2024 02:05 |
URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/20554 |
Actions (login required)
View Item |