Nafkah Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Mashalih

Rinaldi, Farid Afif Syahputra (2024) Nafkah Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Mashalih. Masters thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover-daftar isi) Cover-Daftar Isi (2).pdf - Published Version Download (870kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (618kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text (BAB V-DAftar Pustaka) BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (521kB)
	Text (Full Text) Tesis Farid Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Farid Afif Syahputra Rinaldi, 2220040032, Nafkah Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Kaidah Dar’u Al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Mashalih, Tesis konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2024, 118 halaman. Peraturan mengenai nafkah pasca perceraian di Indonesia memiliki kekhususan dan regulasi tersendiri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), lain halnya dengan warga negara non-PNS yang tidak memakai regulasi khusus mengenai nafkah pasca perceraian. Ketentuan pembagian gaji PNS kepada mantan istri dalam Peraturan Pemerintah dibentuk agar PNS pria lebih mempertimbangkan keputusannya sebelum bercerai, juga untuk melindungi istri dari kesewenangan suami. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut ternyata menimbulkan kontroversi pada PNS pria yang bercerai dengan istrinya. Penetapan gaji ½ jika tidak punya anak dan 1/3 jika ada anak tidak ditemukan dalam hukum Fiqh klasik, namun ditemukan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penelitian ini ialah Untuk melihat argumentasi majelis hakim PA Lubuk Basung dan PTA Padang dalam kedua putusan, yaitu Putusan Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.LB dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg serta untuk menganalisis argumentasi majelis hakim PA Lubuk Basung dan PTA Padang dalam kedua putusan perspektif Dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi almashalih. Penelitian ini merupakan penelitian library research yang dilakukan dengan meneliti putusan, artikel, buku, kitab fiqh dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini ialah argumentasi majelis hakim PA Lubuk Basung dan PTA Padang keduanya memiliki hal yang harus dikritisi mengenai kewenangan sebagai hakim yang harusnya lebih tegas dan lugas dalam mempertimbangkan suatu putusan walaupun argumentasi tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada, sedangkan analisis berdasarkan kaidah Dar’u almafasid muqoddamun ‘ala jalbi al-mashalih, putusan PTA Padang mengandung mafsadat pada mantan suami yang terbebani dengan dikabulkannya nafkah 1/3 bagian pasca perceraian. Kata Kunci : Nafkah pasca perceraian; Pegawai Negeri Sipil; dar’u al-mafasid muqoddamun ‘ala jalbi al-mashalih

Actions (login required)

View Item