Peraturan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Caesar, Aurick Bryant (2024) Peraturan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (FULLTEXT) Aurick Bryant Caesar_2013030123_Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text (COVER - DAFTAR ISI) Aurick Bryant Caesar_2013030123_Cover, dll.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) Aurick Bryant Caesar_2013030123_BAB I.pdf - Published Version Download (675kB)
	Text (BAB III) Aurick Bryant Caesar_2013030123_BAB III.pdf - Published Version Download (652kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) Aurick Bryant Caesar_2013030123_BAB V & DAFPUS.pdf - Published Version Download (907kB)

Abstract

Adapun latar belakang masalah penelitian ini tentang penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini menekankan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk mendukung operasional jam kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Peraturan Terhadap Penggunaan Fasilitas Kendaraan Dinas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan yuridis empiris dengan metode lapangan. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan wawancara dengan narasumber dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sedangkan data sekunder berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Pertama, penerapan aturan terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas efektif dilakukan oleh pegawai yang memiliki akses kendaraan tersebut. Upaya penegakan aturan dilakukan dengan memberikan peringatan dan sanksi kepada pelanggar, dengan tujuan agar pegawai lain juga ikut berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran. Sanksi yang diberikan termasuk peringatan tertulis dan penarikan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk menegakkan aturan dan memastikan penggunaan yang benar dari fasilitas kendaraan dinas. Kedua, kepatuhan terhadap pedoman perilaku dalam penggunaan kendaraan dinas juga sangat ditekankan. Pedoman ini mencakup aturan dari Aparatur Sipil Negara dan ketentuan khusus terkait penggunaan kendaraan dinas. Jika ada pegawai yang melanggar kode etik tersebut, peraturan harus diterapkan dengan tegas dan adil.

Actions (login required)

View Item