Pemanfaatan Ruang Untuk Membangun Perumahan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 49/G/2021/Ptun.Pdg) Perspektif Siyasah Idariyyah

Zara, Fifi (2024) Pemanfaatan Ruang Untuk Membangun Perumahan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 49/G/2021/Ptun.Pdg) Perspektif Siyasah Idariyyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover sampai datfar isi) COVER_merged.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (bab III) BAB III.pdf - Published Version Download (610kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (593kB)
	Text (Fulltext) SKRIPSI FULL VIVI ZARA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana uraian dari sangketa tersebut, kemudian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara terhadap sangketa tersebut, serta mengetahui bagaimana pandangan dari siyasah idariyyah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap sangketa tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu putusan pengadilan nomor : 49/G/2021/Ptun.Pdg, UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menentukan sendiri sesuai dengan asal usul kondisi masyarakat setempat, dan siyasah idariyyah dari berbagai sumber. Setelah seluruh bahan terkumpul peneliti kemudian melakukan pengelompokkan berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasi untuk dikaji secara komperhensif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama wali nagari memberikan alasan tidak adanya pembangunan/ pengembangan disana, kedua mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya menyatakan batal surat permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang , ketiga siyasah idariyyah memiliki prinsip musyawarah, nagari tidak bermusyawarahdengan benar tentang masalah ini di selesaikan oleh kewenangan yang lebih tinggi. Prinsip keadilan dalam siyasah idariyyahtelah dilanggar oleh wali nagari dan kemudian diluruskan oleh PTUN. Prinsip persamaan dan prinsip kebebasan siyasah idariyyah mencakup segala kehidupan dalam segala bidang tanpa ada diskriminasi. Dalam penyelesaian sangketa putusan ini juga harus memakai prinsip persamaan dan kebebasan dalam kasus izin pemanfaatan ruang di PTUN.

Actions (login required)

View Item