Eksistensi Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022)

Usman, Nuzul (2024) Eksistensi Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (330kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (282kB)
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitaullah dalam pasal 5 huruf c undang-undang nomor 17 tahun 2022. Rumusan Masalah dalam penelitian yaitu eksistensi falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dalam undang-undang nomor 17 tahun 2022. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian pada skripsi ini: Bagaimana eksistensi falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dalam undang-undang nomor 17 tahun 2022 dan Bagaimana pertimbangan hakim konstitusi terhadap pemaknaan adat basandi syarak syarak basandi kitabullah pasca dalam undang-undang nomor 17 tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan jenis penelitian kepustakaan ( Library Research). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini Dokumen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022,Putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data adalah mencari data-data berupa peraturan perundang undangan, buku, artikel, skripsi, atau jurnal-jurnal hukum. Hasil Penelitian ini adalah: Pertama, eksistensi adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dalam undang-undang nomor 17 tahun 2022 sebagai filosofi adat dan budaya Minangkabau,tidak parameter resmi tentang syarak dan sebagainya. Kedua,berdasarkan pasal 51 ayat (1) undang-undang Mahkamah Konstitusi bahwasannya para pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik sebab dan akibat diberlakukannya pasal 5 huruf c undang-undang nomor 17 tahun 2022 dan bukan pihak yang relevan mempersoalkan kerugian hak konstitusionalnya..

Actions (login required)

View Item