Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 63/G/2020/PTUN-MDN Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kurniawan, Adam (2024) Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 63/G/2020/PTUN-MDN Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I ADAM.pdf WTRMRK.pdf - Published Version Download (895kB)
	Text (BAB III) BAB III ADAM.pdf WTRMRK.pdf - Published Version Download (662kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) ilovepdf_merged.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (FULL TEXT) I-V WATERMARK FINISH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan No: 130/KPTS/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan secara sepihak yang dilakukan oleh Walikota Padangsidimpuan kepada Aminah Safitri Harahap. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui uraian kasus Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan putusan PTUN Medan Nomor 63/G/2020/PTUN-MDN, kemudian untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memutuskan perkara putusan Nomor 63/G/2020/PTUN-MDN, serta menganalisis pandangan siyasah idariyah terhadap putusan PTUN Medan Nomor 63/G/2020/PTUN-MDN Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. Metode penelitian yang digunakan normative law research. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari Putusan PTUN Medan No:63/G/2020/PTUN.MDN tentang pemberhentian Tidak Hormat Sebagai PNS, dan Keputusan Walikota Padangsimpuan No:130/KPTS/2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai PNS. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal. Data tersier diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu, kamus hukum dan petunjuk lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terbitnya Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan No: 130/KPTS/2020 tidak sesuai dengan UU No 20 Tahun 2023. Penggugat merasa mengalami kerugian dengan adanya keputusan tersebut karena menimbulkan kerugian bagi penggugat, yaitu dampak pemberhentian dengan tidak hormat tersebut penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai PNS, Putusan PTUN Medan Nomor 63/G/2020/PTUN-MDN mewajibkan Walikota Padangsidimpuan untuk mengembalikan jabatan PNS kepada Aminah sebagaimana mestinya dan membayar biaya perkara. Kasus sengketa dalam putusan ini termasuk dalam wewenang pejabat pemerintahan dalam siyasah idariyah. Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kata Kunci: Politik Administrasi, PTUN, Pemberhentian Pegawai Negeri

Actions (login required)

View Item