Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Mardiah, Ainil (2024) Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Ainil Mardiah 1913030057 (cover).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) ainil mardiah 1913030057 BAB 1.pdf - Published Version Download (842kB)
	Text (BAB III) Ainil Mardiah. NIM 1913030057 BAB III.pdf - Published Version Download (664kB)
	Text (BAB V) Ainil Mardiah. NIM 1913030057 BAB V.pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (Fulltext) Ainil Mardiah 1913030057 (fulltext).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Perubahan UUD 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, juga menetapkan dengan jelas mengenai sistem pemerintahan presidensil. Wujud dari dianutnya sistem presidensil adalah bahwa kedudukan menteri-menteri sangat penting. Karena pada dasarnya para menteri itulah yang menjadi pimpinan pemerintahan (pouvoir executief) dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Menteri yang menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara. Keberadaan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semakin kuat dengan dikenalnya tiga jabatan menteri yang disebut dengan menteri triumvirat. Ketiga jabatan menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945. Menteri triumvirat inilah yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa janatannya secara bersamaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan pengkajian terhadap aturan hukum yang menjadi fokus berhubungan dengan tema sentral penelitian, yaitu Undang-Undang NRI 1945 nomor 8 ayat (3) Tentang Kementerian triumvirat dan pendekatan analisis (Analyitical approach). Pendekatan analisis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa menteri Triumvirat mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda dan lebih kuat dari pada menteri-menteri yang lainnya termasuk menteri Koordinator, apabila terdapat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bersamaan, mereka secara bersama-sama mentri Triumvirat mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Pada perspektif siyasah dusturiyah menteri Triumvirat dapat dikatakan setingkat dengan wazir tafwidh tapi tidak setara dengan wazir tafwidh. Menteri triumvirat sendiri berada ditengah wazir tafwid dan di atas wazir tanfidz

Actions (login required)

View Item