Tinjauan Siyasah Syar`iyyah Terhadap Aturan Produk Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (analisis pasal 97 ayat 3 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan)

Syaframadani, Syaframadani (2022) Tinjauan Siyasah Syar`iyyah Terhadap Aturan Produk Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (analisis pasal 97 ayat 3 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Syaframadani_1613040095_Cover,dll - syaframa dani.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Bab 1) Syaframadani_1613040095_BAB I - syaframa dani.pdf - Published Version Download (894kB)
	Text (Bab III) Syaframadani_1613040095_BAB III - syaframa dani.pdf - Published Version Download (584kB)
	Text (Bab V) Syaframadani_1613040095_BAB V +Daftar Pustaka - syaframa dani.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Fulltext) Syaframadani_1613040095_Fulltext - syaframa dani(1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh beredarnya produk makanan tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluwarsa di dalam kehidupan masyarakat. Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan aturan produk makanan tampa mencantumkan tanggal kadaluwarsa (analisis pasal 97 ayat 3 undang�undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan). Pertanyaan penelitian ada empat, yakni: Pertama apa bentuk perlindungan hukum dalam undang�undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan terhadap konsumen atas beredarnya makanan tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluwarsa?. Kedua, bagaimana tinjauan al-maslahah terhadap aturan produk makanan tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluawarsa? Ketiga, bagaimana upaya pengawasan pemerintah terhadap produk makanan tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluwarsa? Keempat, bagaimanan tinjauan siyasah syar`iyyah terhadap produk makanan tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluwarsa? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari undang-undang yang berkaitan. Data sekunder menggunakan tulisan atau pendapat para ahli, buku-buku, artikel, jurnal dan makalah. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan jalan menganalisis semua data yang ada dengan cara mengklasifikasikan menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, di dalam pasal 102 ayat 3 menjelaskan bahwa pangan yang tidak mencantumkan tanggal kadalawarsa dikenakan saksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produksi, ganti rugi dan pencabutan izin. Kedua, kewajiban pencantuman tanggal kadaluwarsa terhadap kemasan dalam makanan termasuk dalam kategori konsep maslahah al-dharuriyah. Ketiga, upaya pengawasan pemerintah terhadap produk makanan tanpa pencatuman tanggal kadaluwarsa, BPOM sebagai badan pengawasan obat dan makanan sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi pengawasan, apabila terjadi pelanggaran pelanggaran terhadap produk pangan tersebut BPOM berhak memberikan sanksi kepada produsen/pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan keempat, Pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Dalam penulisan saya yang terkait dalam Tinjauan Siyasah Syar`iyyah terhadap Produk Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa adalah kewenangan Wilayah fi ahkami al-hisbah

Actions (login required)

View Item