Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sanksi Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Fermando, Algo (2023) Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sanksi Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (COVER) Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (441kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (484kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang menolak di vaksin COVID-19 dalam Pasal 13A Ayat 4 Perpres No.14 Tahun 2021, dimana pasal ini berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi (UUD 1945, UU). Tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk mengetahui tinjaun yuridis terhadap sanksi penolakan vaksinasi COVID-19 dalam pasal 13A Ayat (4) Perpres No.14 Tahun 2021; 2) untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap sanksi penolakan vaksinasi COVID- 19 dalam Pasal 13A Ayat (4) Perpres No.14 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penulisan ini adalah UUD 1945, UU, Perpres No.14 Tahun 2021. Sumber data sekunder adalah dokumen yang memuat informasi pada sumber primer seperti; Buku, jurnal, dokumen, dll. Teknik analisis data adalah data yang diperoleh akan di bahas dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analisis) yaitu metode yang meliputi semua analisis teks, pasal, peraturan, atau materi yang berkaitan dengan yang penelitian yang akan penulis teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengenaan sanksi dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan dan pelaksaan vaksinasi secara substansi atas ketentuan yang berkenaan pengenaan sanksi atas vaksinasi bertentangan dengan beberapa aturan yang lebih tinggi(UUD 1945, UU); 2) Menurut perspektif Fiqih Siyasah dusturiyah bahwa Peraturan Presiden perihal aturan wajib vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 merupakan kebijakan Pemerintah dalam menjaga kemashlahatan masyarakat yaitu sebagai usaha dalam menjaga keselamatan jiwa. Namun, peraturan tersebut belum memenuhi kriteria dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item