TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 33/PUUXIII/2015 TENTANG POLITIK DINASTI DI INDONESIA

Irsyadi, Muhammad (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 33/PUUXIII/2015 TENTANG POLITIK DINASTI DI INDONESIA. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (COVER) COVER, DLL MUHAMMAD IRSYADI 1813030154.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I MUHAMMAD IRSYADI 1813030154.pdf - Published Version Download (608kB)
	Text (BAB III) BAB III MUHAMMAD IRSYADI 1813030154.pdf - Published Version Download (551kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA MUHAMMAD IRSYADI 1813030154.pdf - Published Version Download (686kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang sangat berkaitan dengan siyasah syar’iyah yang menjelaskan tentang imamah yang di dalamnya membahas tentang rakyat, status, hak-haknya dan kewajibannya, lebih rinci penulis menuliskan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Pertama bagaimana tinjauan siyasah syar’iyah? Lalu apa alasan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara MK nomor 33/PUU-XIII/2015? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan dinasti politik ini, dan menggunakan teori siyasah syari’yah yang membahas dari sistem politik islam demi kemaslahatan jadi memiliki keterkaitan dengan putusan MK dan hasil dari putusan MK tersebut. Para ahli masih pro-kontra dalam menyikapi putusan MK Nomor 33/PUUXIII/2015, dari kalangan pemerintahan, pengamat, dan praktisi yang tetap bersikukuh bahwa dinasti politik harus dibatasi sedemikian rupa, dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia selama ini. Penelitiaan ini merekomendasikan tetap perlunya pembatasan terhadap dinasti politik, akan tetapi konsep pembatasan diusahakan lebih substansi dan tidak mninggalkan aspeek akomodatif terhadap semua hak, teermasuk hak-hak pribadi setiap hak warga negara tanpa terkecuali. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap isi dari pasal 7 huruf r tetap perlu dilakukan, mengingat praktik politik dinasti di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan denga baik, banyak efek negatif yang muncul dari praktik tersebut, hanya saja pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 8 Tahun 2015 justru dianggap keterlaluan oleh banyak pihak. Majelis hakim MK dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 secara jelas telah membatalkan beberapa pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Actions (login required)

View Item