Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Peminangan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Maslahah

Fikra, Hidayatul (2023) Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Peminangan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Maslahah. Skripsi thesis, Fakultas Syariah.

	Text (Cover, pengesahan, persetujuan pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi) repository cover dll scan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) bab 1 fix...pdf - Published Version Download (716kB)
	Text (BAB III) BAB III fix..bana.pdf - Published Version Download (611kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dftar pustaka.pdf - Published Version Download (575kB)
	Text (Skripsi Full BAB 1-5) bab 1-5 wm_merged.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis oleh Hidayatul Fikra NIM 1913010038 dengan judul “Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Peminangan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Maslahah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sanksi adat yang diberlakukan kepada pihak yang membatalkan peminangan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Aturan adat tersebut dibuat demi kemaslahatan umat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat pembatalan peminangan, faktor penyebab dan tujuan diberlakukannya sanksi adat pembatalan peminangan, dan untuk menganalisis dari perspektif maslahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data primer diperoleh dari pemuka adat setempat. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: Pertama, pelaksanaan sanksi adat pembatalan peminangan dimulai dengan penghulu atau mamak yang mewakili melapor ke KAN dan pihak yang membatalkan diwajibkan membayar denda seharga satu emas atau sama dengan 2,5 gram emas ke pihak berwenang di kantor KAN. Jika tidak membayar denda, maka setiap keperluan administrasi tidak akan dilayani. Kedua, faktor penyebab diberlakukannya sanksi adat akibat pembatalan peminangan adalah karena orang yang sudah melakukan peminangan memutuskan peminangan semena-mena sehingga merugikan pihak yang dibatalkan. Tujuan dibuatnya aturan ini adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, yaitu untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi teratur dan damai, meminimalisir terjadinya pembatalan peminangan yang dilakukan semena-mena, sebagai bentuk tanggung jawab seseorang agar tidak ingkar terhadap janji yang telah disepakati, membuat jera pihak yang membatalkan peminangan dan menjadi pelajaran bagi pihak yang akan menikah. Ketiga, Berdasarkan perspektif maslahah, sanksi adat pembatalan peminangan di Nagari Gunung Rajo termasuk ke dalam kategori maslahah mursalah karena tidak didukung dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara’ melalui dalil yang rinci. Tujuan adanya sanksi adat ini sudah sejalan dengan tujuan syari’at secara umum yaitu untuk kemaslahatan umat, menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kata kunci: Sanksi Adat, Pembatalan Peminangan, Maslahah

Actions (login required)

View Item