Analisis Yuridis Putusan PA Solok Nomor 251/Pdt.G/2022/PA.Slk dan PTA Padang Nomor 48/Pdt.G/2022/PTA.Pdg tentang Cerai Gugat

Oktavia, Yesya (2023) Analisis Yuridis Putusan PA Solok Nomor 251/Pdt.G/2022/PA.Slk dan PTA Padang Nomor 48/Pdt.G/2022/PTA.Pdg tentang Cerai Gugat. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi) Cover, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (954kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan PA Solok dengan PTA Padang mengenai cerai gugat. Pertanyaan penelitian ini ada dua, yaitu: Pertama, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan PA Solok Nomor 251/Pdt.G/2022/PA.Slk dan PTA Padang Nomor 48/Pdt.G/2022/PTA.Pdg tentang cerai gugat?. Kedua, bagaimana analisis yuridis Putusan PA Solok Nomor 251/Pdt.G/2022/PA.Slk dan PTA Padang Nomor 48/Pdt.G/2022/PTA.Pdg tentang cerai gugat?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/PA.Slk dan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. Teknis analisis data yang digunakan adalah discourse analysis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pertimbangan hukum majelis hakim PA Solok menggunakan dasar hukum berupa pasal 308 RBg; pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975; dan pasal 116 huruf f KHI. Sedangkan pertimbangan hukum majelis hakim PTA Padang menggunakan dasar hukum berupa pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 4, pasal 175, pasal 308, pasal 309 RBg; pasal 76 ayat (1) UUPA; pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975; Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq juz I halaman 83; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998; kaidah fiqhiyah; pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975; dan pasal 116 huruf (f) KHI. Kedua, putusan majelis hakim PTA Padang yang membatalkan putusan majelis hakim PA Solok secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil maupun materiil peradilan agama yang berlaku, karena selain didasarkan kepada RBg, UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI, juga didasarkan kepada Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq juz I halaman 83, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998, dan kaidah fiqhiyah. Ketiga dasar hukum ini yang tidak digunakan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya untuk menafsirkan alasan perceraian sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan putusannya dibatalkan oleh majelis hakim tingkat banding.

Actions (login required)

View Item