PENERAPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NO 438 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA ( Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pantai Padang )

Azzura, Salsabila (2023) PENERAPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NO 438 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA ( Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pantai Padang ). Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text BAB I .pdf - Published Version Download (702kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Download (932kB)
	Text BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Penerapan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pantai Padang”. Skripsi ini disusun oleh Salsabila Azzura, Nim 1913030035, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya penerapan Keputusan Walikota No 438 Tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima di Pantai Padang. Tujuan dilakukan penelitian ini pertama untuk mengetahui apa landasan hukum Pemerintah Kota Padang melarang PKL di sepanjang Pantai Padang, kedua untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi hak ekosob PKL di Pantai Padang, serta untuk menganalisis faktor penghambat penerapan Keputusan Walikota No 438 Tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima terhadap PKL di Pantai Padang. Di dalam penelitian ini , penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan ialah data primer Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta wawancara dengan PKL, Dinas Pariwisata dan Satpol PP. Data sekunder berupa dokumen dari yang berkaitan dengan pedagang kaki lima Pantai Padang. Hasil penelitian yang penulis temukan yaitu : Pertama, landasan hukum Pemerintah Kota Padang melarang PKL berjualan di sepanjang Pantai Padang adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Kedua, upaya Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi hak ekosob Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang yaitu dengan membangun LPC (Lapau Panjang Cimpago); dan merelokasikan PKL. Ketiga, Faktor penghambat penerapan Keputusan Walikota No. 438 Tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima terhadap PKL di Pantai Padang yaitu kurangnya dana, sdm penegak hukum, kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum PKL dan rendahnya ekonomi PKL tersebut. Kata Kunci : PKL, Pantai Padang, Hak Ekonomi, sosial dan budaya

Actions (login required)

View Item