PENGUASAAN TANAH ULAYAT (Analisis Putusan PTUN No.18/G/2022 PTUN. PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyah)

Pangeran, Pangeran (2023) PENGUASAAN TANAH ULAYAT (Analisis Putusan PTUN No.18/G/2022 PTUN. PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyah). Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (786kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (729kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (441kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Penguasaan Tanah Ulayat (Analisis Putusan PTUN No.18/G/2022 PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyah) oleh: Pangeran. NIM: 1913030095. Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun latar belakang dari penulisan ini berawal dari adanya surat keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/346/BUP-PASBAR/2009 tentang izin usaha perkebunan di atas tanah masyarakat hukum adat Desa Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat yang diberikan kepada PT. Tulas Sakti Jaya sehingga menimbulkan sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pokok yang akan diteliti adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.18/G/2022 PTUN. PDG yang ditinjau dengan perspektif siyasah qadhaiyah. Penulis akan menjelaskan pertama, bagaimanakah uraian sengketa tanah ulayat dari putusan No. 18/G/2022 PTUN. PDG?, kedua, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan? dan ketiga, bagaimana putusan tersebut jika ditinjau menurut perspektif siyasah qadhaiyah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sengketa tanah ulayat dalam putusan No. 18/G/2022 PTUN. PDG dan mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan serta bagaimana putusan tersebut jika ditinjau dari perspektif siyasah qadhaiyah. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah normatif dengan mengkaji aspek-aspek permasalahan dengan menggunakan hukum positif. Adapaun bahan-bahan hukum yang dipakai terdiri sumber hukum primer yaitu putusan pengadilan tata usaha negara, sumber hukum skunder seperti undang-undang tentang pokok agraria, dan sumber hukum tersier serta pendekatan hukum dengan menggunakan berbagai literatur (kepustakaan) serta bacaan-bacaan tentang siyasah qadhiyah. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan beberapa dokumen yang dapat memberikan masukan dalam penulisan ini. Hasil dari penulisan ini adalah pertama bahwa kepemilikan tanah sengketa pada dasarnya milik masyarakat hukum adat dan dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk lahan perkebunan nasional lalu diberikan kepada perusahaan perkebunan sawit PT. Tulas Sakti Jaya, sehingga timbul sengketa, yang kemudian digugat oleh masyarakat adat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kedua pertimbangan hukum oleh hakim mengacu kepada legal standing para penggugat yang tidak terpenuhi sebagai syarat dalam melakukan peradilan, ketiga lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa ini dalam siyasah qadhaiyah adalah Wilayat al Mazhalim sebab peradilan ini mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan tentang kebijakan pemimpin dan selanjutnya penguasaan pemerintah daerah terhadap tanah masyarakat adat tersebut pada dasarnya menurut hukum Islam adalah sesuatu yang boleh dengan pertimbangan kemaslahatan. Selain itu, pertimbangan hukum oleh hakim mengacu pada legal standing penggugat yang tidak terpenuhi, jika ditinjau dari siyasah qadhaiyah merupakan persyaratan yang mesti dipenuhi dalam melakukan peradilan sebagaimana yang disebutkan dalam Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item