Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program Bus Trans Di Kota Padang

Putra Trimarta, Tegar (2023) Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program Bus Trans Di Kota Padang. Skripsi thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

	Text (COVER, ABSTRAK, LEMBAR PENGESAHAN) Cover, dll.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I-Tegar Putra Trimarta-1912010054.pdf - Published Version Download (314kB)
	Text (BAB III) BAB III-Tegar Putra Trimarta-1912010054.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (BAB V) BAB V & Dapus-Tegar Putra Trimarta-1912010054.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (FULL TEXT) Full Text-Tegar Putra Trimarta-1912010054.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Bus Trans di Kota Padang”. Disusun oleh Tegar Putra Trimarta NIM. 1912010054, Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus demo/penolakan yang dilakukan oleh beberapa supir angkot dibeberapa koridor jalur Bus Trans Padang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang dilakukan para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan program Bus Trans di Kota Padang dengan melihat dari sudut padang transmisi, kejelasan, dan kekonsistenan para pembuat kebijakan dalam menyampaikan informasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Dishub Kota Padang, Perumda PSM, dan Organda Kota Padang serta masyarakat dan Supir Angkot yang ditetapkan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah peneliti tentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; proses penyampaian kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan berawal dikeluarkannya Perwako lalu dirapatkan dengan orang yang terlibat yaitu Dishub, Organda, dan Perumda PSM dan mensosialisasikan sehingga menghasilkan sebuah kebijakan berupa bentuk kerjasama yang akan dilakukan kepada para pengusaha angkot. Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan berupa ajakan kerjasama dengan menukarkan angkot mereka sebanyak 3 unit menjadi 1 unit Bus Trans, mereka mendapatkan konpensasi dari pertukaran tersebut, dan mereka diberi lapangan pekerjaan. Lalu, informasi yang disampaikan para pembuat kebijakan sudah jelas dengan menjelaskan bentuk kerjasama yang dilakukan. Namun sebaliknya, terjadi gejolak dari beberapa supir angkot dengan melakukan unjuk rasa. Dalam menjalankan kebijakan Bus Trans, para pembuat kebijakan konsistensi dalam menyampaikan kebijakan trans padang yang dilandasi dengan Perwako nomor 21 tahun 2013.

Actions (login required)

View Item