TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP DEMOSI JABATAN SEKRETARIS NAGARI SILAUT KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR 53/G/2022/PTUN.PDG)

Afra, Muhammad (2023) TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP DEMOSI JABATAN SEKRETARIS NAGARI SILAUT KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR 53/G/2022/PTUN.PDG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (578kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (486kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (472kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Wali Nagari Silaut telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan demosi jabatan kepada Sekretaris Nagari Silaut menjadi Kepala Kampung Talang Mandiangin Nagari Silaut dan mengangkat orang lain atas nama Fitriana sebagai Sekretaris Nagari Silaut yang baru, yang mana atas tindakan dari tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan sekretaris nagari tersebut merasa kepentingan hukumnya dirugikan dan kemudian menggugat sangketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui uraian kasus perkara demosi jabatan Sekretaris Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan putusan PTUN Padang Nomor 53/G/2022/PTUN.PDG, serta untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hukum tentang perkara demosi jabatan Sekretaris Nagari Silaut Kecamatan Siluat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan putusan PTUN Padang Nomor 53/G/2022/PTUN.PDG, dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah iddariyah terhadap putusan hakim terkait demosi jabatan Sekretaris Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan putusan PTUN Padang Nomor 53/G/2022/PTUN.PDG. Metode Penelitian yang digunakan adalah normative law research. Hasil penelitian ini adalah sangketa demosi dan promosi jabatan di pemerintahan Nagari Silaut berdasarkan surat keputusan Wali Nagari Silaut Nomor 140/38/Kpts-WNS/VIII-2022 dan surat keputusan Wali Nagari Silaut Nomor 140/32/Ktps-WNS/VIII-2022 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Putusan PTUN Padang Nomor 53/G/2022/PTUN.PDG mewajibkan kepada Wali Nagari untuk mengembalikan jabatan sekretaris nagari sebagaimana mestinya dan membayar sejumlah biaya perkara. Kasus sangketa dalam putusan ini termasuk dalam wewenang pejabat pemerintahan dalam siyasah idariyah.

Actions (login required)

View Item