ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Anggraini, Winda (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (491kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (523kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (425kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis oleh Winda Anggraini, NIM: 1813030105 yang berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengajuan Judicial Review oleh Efendi Gazali kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan fenomena dalam analisa penulis menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu: Pertama, Bagaimana uraian kasus sehingga lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kedua, Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal. Ketiga, Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Menjawab pertanyaan ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Temuan penulis dalam penulisan skripsi yang dilakukan yaitu: Pertama, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 disebabkan karena pada kontestasi pemilihan kepala daerah terdapat beberapa kabupaten/kota yang hanya memiliki satu pasangan calon melawan kotak kosong, dan setiap tahun perhelatan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah selalu diwarnai dengan fenomena tersebut. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala daerah dapat disimpulkan fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah merupakan fenomena yang menjadi perhatian khusus, karena dengan hadirnya calon tunggal dalam sebuah pemilihan mengindikasikan bahwa adanya kecacatan dalam sebuah pemilihan. Fenomena pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada menjadi tanggung jawab partai politik. Ketiga, terkait pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal Pilkada, ketentuan dasar yang menjadi landasan putusan tersebut adalah untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Hal tersebut sesuai dengan prinsip fiqh Siyasah yang mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus sejalan dengan kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item