Maladministrasi dalam Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Saputra, Ade (2022) Maladministrasi dalam Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover) Ade Saputra _ 1713040044 _ Cover, Pernyataan Orisinalitas, Pernyataan Publikasi, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar Isi - Ade Saputra.pdf - Published Version Download (809kB)
	Text (BAB I) Ade Saputra _ 1713040044 _ Bab I - Ade Saputra.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (BAB III) Ade Saputra _ 1713040044 _ Bab III - Ade Saputra.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (BAB V) Ade Saputra _ 1713040044 _ Bab V - Daftar Pustaka - Ade Saputra.pdf - Published Version Download (443kB)
	Text (Fulltext) Ade Saputra _ 1713040044 _ Fulltext - Ade Saputra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus maladministrasi dalam pelayanan publik di Sumatera Barat dalam rentang tahun 2018 sampai 2020. Tercatat, ada 332 laporan tahun 2018, 488 laporan tahun 2019, dan 935 laporan tahun 2020. Masalah dalam penelitian ini;pertama, apa saja kriteria maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia?; kedua,bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kriteria maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia? Tujuan penelitian ini; pertama, untuk mengetahui kriteria maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; kedua, untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kriteria maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut; pertama, kriteria maladministrasi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ialah perbuatan melawan hukum,perbuatan melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan,perbuatan tidak patut, keberpihakan, diskriminasi, dan konflik kepentingan;kedua, kriteria maladministrasi ditinjau dari fiqh siyasah merupakan perbuatan melawan hukum yang mencerminkan ketidaktaatan dan ketidakpatuhan kepada pemimpin, dan pengaturan mengenai maladministrasi sudah sesuai atau relevan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang menjadi tugas dari wilayah al-hisbah.

Actions (login required)

View Item