Pemberhentian Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kabupaten Solok Selatan Analisis Putusan PTUN Padang Nomor 15/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Putri, Sitia Diningsih (2023) Pemberhentian Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kabupaten Solok Selatan Analisis Putusan PTUN Padang Nomor 15/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (Bab 1) BAB I.docx - Published Version Download (50kB)
	Text (Bab III) BAB III.docx - Published Version Download (48kB)
	Text (BAB V) BAB V.docx - Published Version Download (40kB)
	Text (Skripsi Lengkap) Skripsi Sitia Diningsih Putri Lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan yang berisikan penetapan nama anggota Bamus, yang tidak sesuai dengan nama angggota Bamus Talunan Maju periode 2021-2027 yang sebelumnya telah terpilih melalui prosedur pemilihan yang sah. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Nagari, sehingga anggota Bamus Talunan Maju yang terpilih secara sah, mengajukan Gugatan ke PTUN. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana uraian kasus sengketa Pemberhentian dan Penetapan Bamus Nagari Talunan Maju Kabupaten Solok Selatan atas putusan No.15/G/2022/PTUN.PDG? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa Pemberhentian dan Penetapan Bamus Nagari Talunan Maju Kabupaten Solok Selatan atas putusan No.15/G/2022/PTUN.PDG? (3) Bagaimana pandangan siyasah qadha’iyyah terhadap putusan hakim terkait sengketa Pemberhentian dan Penetapan Bamus Nagari Talunan Maju Kabupaten Solok Selatan atas putusan No.15/G/2022/PTUN.PDG?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulannya sebagai berikut: (1) Uraian kasus sengketa Pemberhentian dan Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari dilatarbelakangi oleh Bupati Solok Selatan yang menerbitkan Surat Keputusan yang berisikan nama-nama anggota Bamus Talunan Maju yang tidak sesuai dengan nama-nama anggota Bamus yang terpilih secara sah, dimana tindakan kesewenangan Bupati Solok selatan menimbulkan kerugian kepada anggota Bamus terpilih yaitu hilangnya hak Penggugat untuk diangkat dan dikukuhkan sebagai anggota Bamus (2) Pertimbangan hakim PTUN Padang yaitu mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak objek gugatan oleh tergugat (3) Siyasah qadha’iyyah berpandangan bahwa apa yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan prinsip siyasah qadha’iyyah yaitu prinsip keadilan, prinsip pengambilan keputusan sesuai prosedur.

Actions (login required)

View Item