Kebijakan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Putri, Rintan Mulanda Putri (2022) Kebijakan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER) RINTAN MULANDA PUTRI_1813030060_COVER DLL - Rintan Mulanda Putri.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text (BAB 1) RINTAN MULANDA PUTRI_1813030060_BAB I - Rintan Mulanda Putri.pdf - Published Version Download (870kB)
	Text (BAB 2) RINTAN MULANDA PUTRI_1813030060_BAB II - Rintan Mulanda Putri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB 3) RINTAN MULANDA PUTRI_1813030060_BAB III - Rintan Mulanda Putri.pdf - Published Version Download (888kB)
	Text (BAB 4) RINTAN MULANDA PUTRI_1813030060_BAB IV - Rintan Mulanda Putri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (854kB)
	Text (BAB 5) RINTAN MULANDA PUTRI_1813030060_BAB V- DAFTAR PUSTAKA - Rintan Mulanda Putri.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (FULL TEXT) RINTAN MULANDA PUTRI_1813030060_FULL TEXT - Rintan Mulanda Putri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka kemiskinan di Kota Padang sehingga Kota Padang menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Sumatera Barat. Disamping itu banyaknya masyarakat yang komplen dan mengaku miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan, masih belum optimalnya koordinasi antara unsur-unsur yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah dikarenakan pemberian bantuan dibagikan secara tidak merata, dan adanya kedekatan hubungan antara kader yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Penulis tertarik membahas mengenai bagaimana kebijakan Dinas Sosial Kota Padang dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penulis menggunakan metode penelitian yaitu descriptive research (menggambarkan kejadian di lapangan) dan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin, Koordinator Daerah, Pekerja Sosial, Operator dan Staff Dinas Sosial Kota Padang dan mengambil dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menganalisis data tersebut dengan menyusun dan menginterpretasikan data melalui wawancara yang diyakini kevalidannya. Hasil penelitian dapat disimpukan: 1) Sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa Dinas Sosial merupakan bagian dari lembaga pemerintah Kota Padang yang melaksanakan urusan bidang kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Padang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk menjalankan program-program dari Kementerian Sosial. Kebijakan tersebut sebagai berikut: PKH, BPNT, PIS dan PIP. 2) Pelaksanaan kebijakan atau program tersebut Dinas Sosial Kota Padang memiliki problematika. Diantaranya dari segi data masyarakat banyak ditemukan data yang tidak valid dan data-data lama yang belum diperbaharui, Nomor Induk Kependudukan (NIK). 3) Dalam ketatanegaraan Islam bahwa pembahasan mengenai kebijakan atau kewenangan Dinas Sosial merupakan bahasan dari siyasah dusturiyah karena dalam siyasah dusturiyah mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item