Fajri, Alfi (2022) Kebijakan Pemerintah Terhadap Darurat Kesehatan COVID-19 Perspektif siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.
Text (COVER)
Alfi Fajri_1813030110_cover, dll-1 - Alfi FAJRI.pdf - Published Version Download (3MB) |
|
Text (BAB 1)
Alfi Fajri_1813030110_BAB I - Alfi FAJRI.pdf - Published Version Download (581kB) |
|
Text (BAB 2)
Alfi Fajri_1813030110_BAB II - Alfi FAJRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (495kB) |
|
Text (BAB 3)
Alfi Fajri_1813030110_BAB III - Alfi FAJRI.pdf - Published Version Download (610kB) |
|
Text (BAB 4)
Alfi Fajri_1813030110_BAB IV - Alfi FAJRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (670kB) |
|
Text (BAB 5)
Alfi Fajri_1813030110_BAB V, Daftar Pustaka - Alfi FAJRI.pdf - Published Version Download (457kB) |
|
Text (FULL TEXT)
Alfi Fajri_1813030110_Fulltext-1 - Alfi FAJRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan terbitnya suatu kebijakan mengenai upaya pemerintah dalam menangani suatu keadaan darurat kesehatan pandemi COVID-19 di Indonesia. Masalah dalam skripsi ini adalah dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID-19, yaitu berupa Keppres No 11 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 di Indonesia telah dilaksanakan dengan berbagai penilaian terhadap kebijakan tersebut, sehingga perspektif Siyasah dusturiyah menjadi sebuah pisau dalam menjawab isu penilaian kebijakan tersebut. Dari isu tersebut muncul pertanyan dari penulis sebayak 2, yakni: pertama, Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Kebijakan Darurat Kesehatan COVID-19 Di Indonesia?. Kedua, Bagaimana Tinjauan Siyasah dusturiyah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Untuk Menghadapi Darurat Kesehatan COVID-19?. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian Library research. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder dan tersier. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kebijkan Keppres No 11 tahun 2020 telah diterbitkan sesuai prosedur teori kebijakan namun di implementasikan tidak sesuai prosedural konstitusi negara. kedua, penilian kebijakan pemerintah melalui perspektif Siyasah Dusturiyah melelaui metode kaidah fiqih menghasilkan penilaian yaitu: a) Pemerintah harus lebih mengutamakan kebijakan yang mengarahkan kepada permasalahan darurat kesehatan. b) Pemerintahan pusat dan daerah harus bersama-sama dalam mengimplementasikan Keppres No 11 Tahun 2020 secara baik. c) Keadaan bahaya harus menjadi perhatian pemerintah yang paling utama agar negara dapat terhindar dari kebinasaan. d) Dalam implementasi kebijakan harusnya pemerintah harus mengikuti prosedural konstitusi, agar dapat terlaksana secara teratur. e) Kebijakan yang darurat harus dihentikan manakala kebijakan itu telah hilang unsur kedaruratannya. f) Tak ada hak penguasa untuk mengurangi hak dasar warga negara.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Agama Islam > Fiqih (Hukum Islam) > Hukum Ketatanegaraan Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam |
Depositing User: | Astri Sekar Sari |
Date Deposited: | 09 Jun 2023 03:37 |
Last Modified: | 09 Jun 2023 03:37 |
URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/12683 |
Actions (login required)
View Item |