Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Pasal 149 tentang Penelantaran Penderita Gangguan Jiwa ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan)

Meli, Mardesafni (2018) Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Pasal 149 tentang Penelantaran Penderita Gangguan Jiwa ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan). Skripsi thesis, UIN IB Padang.

Preview	Text ABSTRAK.pdf - Published Version Download (648kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (654kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (781kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (869kB) | Request a copy
Preview	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (495kB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview
	Text (Full gabungan text) gabungan pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 Tentang Penelantaran Penderita Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan)”. Adapun yang melatarbelakangi penulis untuk menulis permasalahan ini adalah Undang-undang No. 36 tahun 2009 pasal 149 tentang penelantaran penderita gangguan jiwa adalah landasan hukum bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi penelantaran penderita gangguan jiwa. Namun, dalam kenyataannya dilapangan khususnya di Kecamatan Bayang masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar dan menggelandang. Padahal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah sembilan tahun diberlakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan UU 36 Tahun 2009 pasal 149 tentang penelantaran penderita gangguan jiwa di Kecamatan Bayang dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan UU 36 Tahun 2009 pasal 149 tentang penelantaran penderita gangguan jiwa di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang ini serta bagaimana pandangan Hukum Islam bagi orang yang menelantarkan pederita gangguan jiwa. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan mengadakan penelitian langsung di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan guna mencari data yang berhubungan dengan masalah yang ditulis dalam karya ilmiah ini. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan yaitu pertama, pelaksanaan Undang-undang No.36 tahun 2009 pasal 149 tentang penelantaran penderita gangguan jiwa di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan belum terlaksana sepenuhnya dan kurang mencapai sasaran karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang Undang-undang tersebut. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang ini adalah kurangnya koordinasi antara TKSK dengan wali nagari dalam mensosialisasikan Undang-undang ini sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang menelantarkan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Ketiga, dalam pelaksanaan tersebut Hukum Islam menjelaskan bahwa peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam Negara yang menjalankan kewajiban dalam mewujudkan kemaslahatan umat adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang penuh untuk melayani masyarakat berdasarkan bidang-bidangnya sebagai Pejabat Negara yang telah diberi amanah oleh Undang-undang. Kata kunci: penderita gangguan jiwa, undang-undang, Kecamatan Bayang

Actions (login required)

View Item