Hak Anak dan Mantan Istri dari ASN Pasca Perceraian: Analisis Putusan ‎Pengadilan Agama Painan

Emira, Deza (2024) Hak Anak dan Mantan Istri dari ASN Pasca Perceraian: Analisis Putusan ‎Pengadilan Agama Painan. Masters thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) 1. Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf - Published Version Download (730kB)
	Text (BAB III) 3. BAB III.pdf - Published Version Download (493kB)
	Text (BAB V) 4. BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (755kB)
	Text (FULL TEXT) Tesis Lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya putusan-putusan perkara ‎perceraian pada Pengadilan Agama Painan dengan pihak suami yang berprofesi ‎sebagai ASN, namun tidak terdapat pembebanan setengah atau sepertiga gaji suami ‎untuk anak ataupun istri yang diceraikan sebagaimana diatur pasal 8 Peraturan ‎Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ‎Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin ‎Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.‎ Penelitian ini dilakukan untuk: 1) menganalisis tentang Hak Anak dan ‎Mantan Istri dari ASN setelah Perceraian menurut hukum Islam 2) menganalisis ‎pertimbangan hakim dalam perkara perceraian ASN pria pada putusan Pengadilan ‎Agama Painan. Untuk sampai kepada tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan ‎metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif.‎ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan. ‎Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang mencakup ‎bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan ‎data dilakukan dengan dua cara: pertama dengan penelusuran kepustakaan dengan ‎mengoleksi buku-buku, kitab-kitab fiqih, hasil penelitian terdahulu yang relevan, ‎jurnal-jurnal serta sumber data dari website. Kedua, mengumpulkan data putusan ‎terkait cerai talak dan cerai gugat ASN secara manual di Pengadilan Agama Painan.‎ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1)Hukum Islam mengatur sebatas ‎kewajiban memberi nafkah dibebankan atas suami selama hak tamkin istri masih ‎dimiliki suami, kewajiban nafkah berlaku tanpa membedakan jenis profesi suami. 2) ‎Diantara 64 perkara perceraian dengan pihak suami yang berprofesi ASN, hanya 3 ‎‎(tiga) putusan dengan pembebanan pembagian gaji suami untuk anak atau manta ‎istri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan tersebut belum efektif sehingga ‎kepastian serta perlindungan hukum belum tercapai.‎

Actions (login required)

View Item