Pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, Tentang Perkawinan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak-Hak Perempuan

Sari, Widya (2020) Pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, Tentang Perkawinan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak-Hak Perempuan. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Full Disertasi Widya Sari Untuk CD-1-24.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab I) Full Disertasi Widya Sari Untuk CD-25-40.pdf - Published Version Download (957kB)
	Text (Bab III) Full Disertasi Widya Sari Untuk CD-69-140.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab V - Daftar Pustaka) Full Disertasi Widya Sari Untuk CD-245-258.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Fulltext) Full Disertasi Widya Sari Untuk CD.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Ibrahim Hosen adalah tokoh intelektual muslim Indonesia, terutama di bidang kajian hukum Islam. Sudah banyak produk-produk hukum yang telah dihasilkannya. Sebagaimana layaknya sebuah pemikiran, permikiran hukum yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen, terdapat golongan yang pro dan kontra. Nampaknya ini dipicu oleh pandangan-pandangan hukum Ibrahim Hosen yang belum dapat dipahami oleh masyarakat. Ibrahim Hosen layak diangkat untuk sasaran studi sehubungan dengan pandangan-pandangannya mengenai perkawinan perpektif hak-hak perempuan. Di berbagai karya tulis yang telah dipublikasikan, terutama bukunya yang berjudul Fikih Perbandingan dalam Masalah Pernikahan, terlihat betapa Ibrahim Hosen memperhatikan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam perkawinan dengan terlebih dahulu memaparkan pendapat pendapat yang berkembangan dalam mazhab fikih. Bagaimana pemikiran Ibrahim Hosen tentang perkawinan yang dibatasi pada definisi nikah, poligami, syarat yang dibuat dalam akad nikah serta kedudukan wali dalam akad nikah dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia dalam perspektif hak-hak perempuan, menjadi permasalahan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan Ibrahim Hosen tentang perkawinan perspektif hak-hak perempuan. Kemudian dengan penelitian ini nantinya diharapkan akan lahir suatu solusi sehubungan dengan adanya tuntutan hak-hak perempuan dalam perkawinan serta penyempurnaan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagai suatu hukum perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan membaca buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan disertasi ini, baik yang tergolong sumber primer maupun sekunder. Setelah sumber sumber tersebut dikumpulkan, lalu diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, yakni menganalisis pendapat Ibrahim Hosen tentang perkawinan serta kontribusinya terhadap pembaharuan hukum perkawinan Indonesia perspektif hak-hak perempuan. Artinya, pendapat Ibrahim Hosen tentang perkawinan dideskripsikan, kemudian dianalisa. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa, dalam pemikiran Ibrahim Hosen ditemukan adanya kesetaraan hak antara perempuan dan laki laki, dengan melihat kecenderungan pemikiran dan pemahaman nash yang lebih menekankan pada spirit nash yang lebih egalitarian. Setelah membaca pengertian hak milik dalam akad nikah, dapat dipahami, tidak ada unsur patriarki dalam definisi nikah yang dijelaskan ulama fikih, sebagaimana diasumsikan oleh pemerhati perempuan. Menurut Ibrahim Hosen, menghubungkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dengan tamkin, jelas tidak tepat. Pemikiran ini harus diluruskan dengan cara melakukan kajian ulang, termasuk mengkaji ulang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang hak dan kewajiban suami isteri, Pasal 80. Diperlukan sanksi bagi suami yang melanggar syarat dispensasi untuk poligami. Secara konseptual signifikansi pasal sanksi diharapkan dapat terus memperbaiki posisi perempuan yang terpuruk dalam relasi gender. Suami yang tidak berlaku adil adalah berdosa, dapat diajukan ke Mahkamah, hakim dapat menjatuhkan hukuman ta’zir. Untuk itu, perlu dipikirkan upaya menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran aturan-aturan yang ditetapkan Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dibolehkan mempersempit poligami dengan jalan membuat syarat yang dibuat di dalam akad nikah atau dikenal dengan istilah perjanjian perkawinan. Mengingat perbedaan metodologis terhadap istinbath hukum yang dipergunakan masing-masing mazhab, dalam masalah apakah seorang perempuan dapat mengucapkan ijab secara langsung atau harus melalui wali, Ibrahim Hosen tidak menguatkan salah satu pandangan. Jika terjadi di Indonesia, maka yang dijadikan pedoman sah atau batalnya nikah tersebut adalah keputusan hakim.

Actions (login required)

View Item