Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Perspektif Substansi Hukum, Budaya Hukum dan Hukum Islam

Suryani, Irma (2020) Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Perspektif Substansi Hukum, Budaya Hukum dan Hukum Islam. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Full Disertasi Irma Suryani-1-23.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) Full Disertasi Irma Suryani-27-48.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab III) Full Disertasi Irma Suryani-113-141.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab VI - Daftar Pustaka) Full Disertasi Irma Suryani-241-253.pdf Download (1MB)
	Text (Fulltext) Full Disertasi Irma Suryani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Latar belakang masalah adalah dipicu oleh lima belas tahun sejak dikeluarkannya UU PKDRT tidaklah terlalu banyak membawa perubahan terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun. Tidak banyak perempuan (istri) yang berani memperkarakan kekerasan yang dialaminya sebagai tindak pidana. Kompleksitas yang dihadapi perempuan ketika menghadapi kekerasan dari pasangannya, membuat mereka dengan pertimbangan alasan yang berbeda-beda, cenderung memilih gugat cerai di Pengadilan Agama ketimbang memperkarakannya secara pidana. Terkait dengan ini, yang menjadi Rumusan Masalah dalam bahasan ini adalah (1) Bagaimana efektivitas UU PKDRT di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang ditinjau dari substansi hukum (2) Bagaimana efektivitas UU PKDRT di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang ditinjau dari budaya hukum (3) Bagaimana efektivitas UU PKDRT di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang ditinjau dari hukum Islam. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris yakni mengkaji penerapan UU PKDRT pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang dan juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan KDRT. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa (1) Secara substansi UU PKDRT tidak efektif dikarenakan terdapat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan norma UU PKDRT ini. Selanjutnya pemidanaan hanya dapat memenuhi tujuan represif atau menindak pelaku PKDRT (2) Dalam perspektif budaya hukum, UU PKDRT juga tidak efektif dikarenakan UU PKDRT dalam penerapannya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri (3) sedangkan perspektif hukum Islam UU PKDRT lebih mengedapankan aspek pidana tentunya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri yakni untuk menciptakan kemaslahatan, dengan mengedapankan aspek perdamaian. Adapun upaya untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan menerapkan konsep peradilan keluarga (family court), penguatan peran Pengadilan Agama melalui lembaga mediasi dengan model berbasis kultur yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa.

Actions (login required)

View Item