Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

sofyanti, delvi (2026) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover Dll) Delvi Sofyanti. NIM. 1913030042. cover dll.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab I) Delvi Sofyanti. NIM. 1913030042. bab 1.pdf - Published Version Download (795kB)
	Text (Bab III) Delvi Sofyanti. NIM. 1913030042. bab 3.pdf - Published Version Download (611kB)
	Text (Bab V Dan Daftar Pustaka) Delvi Sofyanti. NIM. 1913030042.bab -sampe dapus.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text (Fulltext) Delvi Sofyanti. NIM. 1913030042. Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kondisi jalan yang belum tertangani secara optimal di Nagari Bandua Balai, sementara jalan memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pembangunan infrastruktur jalan serta kesesuaiannya dengan prinsip Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat di Nagari Bandua Balai, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan melalui tahapan Musrenbang, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan fisik, dan pemeliharaan. Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan persoalan pembebasan lahan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melakukan penentuan skala prioritas, pemanfaatan sumber pembiayaan dari berbagai sumber, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ditinjau dari Fiqh Siyasah, pelaksanaan tugas pemerintah telah berupaya mewujudkan kemaslahatan umum dan tanggung jawab ulil amri melalui penerapan nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan telah dilaksanakan sesuai tahapan pemerintahan, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam pemerataan pembangunan. Pelaksanaan tersebut secara prinsip sejalan dengan Fiqh Siyasah karena mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Actions (login required)

View Item