Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dalam Dinamika Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Xvi/2018)

Hasanah, Siti (2026) Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dalam Dinamika Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Xvi/2018). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (HALAMAN AWAL) Siti Hasanah - 2013030117 - HALAMAN AWAL.pdf - Published Version Download (481kB)
	Text (BAB I) Siti Hasanah - 2013030117 - BAB I.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (BAB III) Siti Hasanah - 2013030117 - BAB III.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (BAB V) Siti Hasanah - 2013030117 - BAB V.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (FULL TEXT) Siti Hasanah - 2013030117 - FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya bagi pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVI/2018 menjadi salah satu putusan yang memberikan penegasan mengenai perlindungan hak-hak pekerja serta kepastian hukum dalam pelaksanaan PHK. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 77/PUU-XVI/2018 serta peranan putusan tersebut terhadap dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVI/2018 memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja dengan menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Mahkamah menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan tersebut juga memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha sehingga mampu mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item