Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Padang Utara (Studi Kasus Pengelolaan Rumah Kos di Kelurahan Air Tawar Barat dan Air Tawar Timur)

Alvionita, Fela (2026) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Padang Utara (Studi Kasus Pengelolaan Rumah Kos di Kelurahan Air Tawar Barat dan Air Tawar Timur). Skripsi thesis, Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) Fela Alvionita. 2213030065. Cover.pdf - Published Version Download (955kB)
	Text (BAB I) Fela Alvionita. 2213030065. BAB I.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (BAB III) Fela Alvionita. 2213030065. BAB III.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (BAB V) Fela Alvionita. 2213030065. BAB V.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (FULLTEXT) Fela Alvionita. 2213030065. FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan rumah kos di Kecamatan Padang Utara, mengetahui dampak pengawasan tersebut bagi masyarakat, serta menganalisis tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan rumah kos di wilayah tersebut. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: 1)Bagaimana bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan rumah kos di Kecamatan Padang Utara? 2) Bagaimana dampak pengawasan rumah kos bagi masyarakat di Kecamatan Padang Utara? 3) Bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan rumah kos di Kecamatan Padang Utara? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Air Tawar Barat dan Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kasi Trantib Kecamatan, Lurah, Ketua RW, dan Pemilik Kos, sedangkan data sekunder bersumber dari Perda Kota Padang Nomor 09 Tahun 2016, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dijalankan masih cenderung bersifat reaktif dan belum berjalan secara optimal sesuai mekanisme berjenjang yang diatur dalam Perda. Dampak pengawasan yang belum maksimal memicu terjadinya kelonggaran kontrol sosial, timbulnya keresahan warga akibat pelanggaran norma, serta mendorong tindakan pengamanan swakarsa oleh masyarakat lokal. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, pelaksanaan fungsi pengawasan (al-raqabah /hisbah) oleh pemerintah selaku ulil amri belum terlaksana secara sempurna (amar ma'ruf nahi mungkar) untuk mewujudkan kemaslahatan publik (al-maslahah) serta mencegah timbulnya kerusakan moral di tengah masyarakat (dar' al-mafasid).

Actions (login required)

View Item