Pemberhentian Perangkat Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Nazuha, Mieza (2026) Pemberhentian Perangkat Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Siyasah Syar'iyyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- Daftar Isi) MIEZA NAZUHA COVER - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (983kB)
	Text (Bab l) MIEZA NAZUHA BAB I.pdf - Published Version Download (681kB)
	Text (Bab lll) MIEZA NAZUHA BAB III.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text (Bab V dan Dapus) MIEZA NAZUHA BAB V dan DAPUS.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (Full Text) MIEZA NAZUHA 2213030066 Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan, serta menganalisis tindakan tersebut berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyyah. Rumusan masalah penelitian meliputi: 1) Apa faktor penyebab pemberhentian yang tidak sesuai ketentuan Permendagri No. 67 Tahun 2017? 2) Apa konsekuensi dari keputusan tersebut? 3) Bagaimana tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap pemberhentian tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kecamatan, staf pelayanan masyarakat terkait, dan perangkat nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, pemberhentian didasari dalih efisiensi finansial akibat keterbatasan anggaran wilayah pemekaran baru. Namun secara non-formal, faktor dominan dipicu oleh resistensi struktural (diskresi mutlak pimpinan) terhadap integritas perangkat nagari yang dinilai menghalangi kepentingan personal pihak tertentu, diperkuat oleh intervensi politik dan relasi kekerabatan lokal. Keputusan ini berkonsekuensi pada cacat prosedur hukum administrasi publik yang rentan gugatan PTUN, kerugian materiil APB Nagari, serta memicu konflik sosial dan penurunan kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, praktik ini dinilai menyimpang dan bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), kekuasaan sebagai amanah, dan musyawarah (syura).

Actions (login required)

View Item