Analisis Hukum Progresif dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Wali Nagari Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Sabrico, Ignacio Muhammad (2026) Analisis Hukum Progresif dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Wali Nagari Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) File Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (899kB)
	Text (Bab I) File BAB I.pdf - Published Version Download (963kB)
	Text (Bab III) File BAB III.pdf - Published Version Download (967kB)
	Text (Bab V dan Daftar Pustaka) File BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Full Text) File text Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas Perpanjangan masa jabatan Wali Nagari menjadi delapan tahun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memunculkan persoalan mendasar terkait prinsip pembatasan kekuasaan dan regenerasi kepemimpinan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan tersebut secara kritis menggunakan kerangka Hukum Progresif dan Siyasah Dusturiyah, khususnya dalam melihat dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan kondisi sosiologis Nagari di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, perpanjangan masa jabatan ini tidak otomatis menghadirkan keadilan substantif; kebijakan ini baru bernilai progresif dan bermanfaat apabila tambahan durasi kekuasaan secara nyata digunakan untuk peningkatan pelayanan publik tanpa mematikan ruang kontrol masyarakat. Sementara itu, dari tinjauan Siyasah Dusturiyah, legitimasi kebijakan ini bersifat kondisional. Perpanjangan masa jabatan dapat dibenarkan (maslahat) jika kekuasaan dijalankan murni sebagai amanah dan tetap menghidupkan tradisi syura (musyawarah). Sebaliknya, jika kebijakan ini mematikan regenerasi, menciptakan dominasi kelompok, dan melemahkan kontrol kelembagaan adat, maka perpanjangan jabatan ini justru melahirkan kemudaratan (mafsadat) yang mencederai kedaulatan rakyat Nagari

Actions (login required)

View Item