Perkawinan Tanpa Izin dari Ninik Mamak Perspektif Maslahah Al-Mursalah di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Dafiesta, Nata (2026) Perkawinan Tanpa Izin dari Ninik Mamak Perspektif Maslahah Al-Mursalah di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (430kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan yang dilaksanakan tanpa mengikuti ketentuan adat bajanjang naiak batanggo turun, khususnya tanpa melalui etongan elok baimbauan dan memperoleh izin dari ninik mamak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perkawinan tanpa izin ninik mamak, mekanisme penyelesaiannya, serta tinjauannya berdasarkan maslahah al-mursalah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan ninik mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta tokoh masyarakat, kemudian didukung dengan data kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tanpa izin ninik mamak terjadi karena pasangan tidak mengikuti tahapan adat bajanjang naiak batanggo turun, sehingga tidak memperoleh pengakuan dalam struktur kekerabatan adat dan dapat menimbulkan konsekuensi sosial. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui musyawarah keluarga atau kaum bersama ninik mamak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilanjutkan ke KAN. Penyelesaian dapat berupa permintaan maaf secara adat, maanta makan atau perjamuan adat, serta denda adat berupa emas sesuai hasil musyawarah. Ditinjau dari maslahah al-mursalah, ketentuan tersebut memiliki kemaslahatan dalam menjaga ketertiban perkawinan, hubungan kekerabatan, dan keharmonisan masyarakat, selama penerapannya tidak bertentangan dengan syariat dan dilakukan secara proporsional.

Actions (login required)

View Item