Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hakim Padang

A'fifah, Amiratul (2026) Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hakim Padang. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) Amiratul A'fifah 2213040052 Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Amiratul A'fifah 2213040052 Bab 1.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text (BAB III) Amiratul A'fifah 2213040052 Bab 3.pdf - Published Version Download (798kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) Amiratul A'fifah Bab 5 - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (FULL TEXT) AMIRATUL A'FIFAH 2213040052.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemanfaatan aset di Masjid Al-Hakim Padang yang menghasilkan manfaat ekonomi melalui Al-Hakim Mart dan sebagian lahan untuk gerai ATM. Pengelolaan aset tersebut telah memberikan manfaat bagi masjid, tetapi masih dilakukan oleh pihak yayasan dan belum terdapat nazir yang dibentuk secara khusus serta ikrar wakaf tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, untuk mengetahui mekanisme yang diterapkan oleh pengurus dalam mengelola aset-aset bernilai produktif di Masjid Al-Hakim Padang. Kedua, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan belum terbentuknya nazir dan ikrar tertulis dalam pengelolaan aset di Masjid Al-Hakim Padang. Ketiga, untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pengelolaan aset produktif wakaf tanpa nazir kompeten. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Al-Hakim Mart dikelola melalui kerja sama dengan pihak mitra dalam penyediaan dan pengelolaan barang, dengan margin keuntungan diperuntukkan bagi masjid dan masih disimpan sebagai dana cadangan melalui pihak mitra. Sementara itu, lahan untuk gerai ATM disewakan kepada pihak perbankan dan hasil sewanya masuk ke rekening masjid untuk mendukung kebutuhan serta kegiatan masjid. Kedua, belum terbentuknya nazir dan ikrar wakaf tertulis berkaitan dengan kondisi tanah tempat berdirinya masjid yang masih merupakan milik Pemerintah Kota Padang. Ketiga, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah, pengelolaan aset tersebut telah memberikan manfaat bagi masjid dan masyarakat serta mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Namun, aspek kelembagaan dan administrasi wakaf masih perlu diperkuat agar pengelolaan aset lebih tertib dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item