Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Negara Perspektif Maslahah (Analisis Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025)

Putri, Reza Nurullita (2026) Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Negara Perspektif Maslahah (Analisis Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) cover .pdf - Published Version Download (891kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (BAB III) bab III.pdf - Published Version Download (276kB)
	Text (BAB V) BAB V - DAPUS.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (Full Text) full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Anggaran negara merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan target efisiensi sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, karena di satu sisi diharapkan dapat menekan pemborosan anggaran, namun di sisi lain berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Fokus penelitian ini diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana pengaturan Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Negara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan bagaimana kebijakan tersebut dari perspektif maslahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Negara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif maslahah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bersumber pada bahan pustaka primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen terkait, yang dikumpulkan melalui studi dokumen serta dianalisis melalui tahapan identifikasi fakta hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Negara telah disusun secara berjenjang, mulai dari Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, hingga Surat Keputusan Menteri Keuangan yang merinci persentase efisiensi pada setiap jenis belanja. Ditinjau dari perspektif maslahah, kebijakan ini tergolong sebagai maslahah mursalah yang bersifat hajiyyah dan berorientasi pada maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum, karena substansinya sejalan dengan maqashid syariah, yaitu mencegah israf dan tabzir serta memelihara harta negara (hifzh al-mal). Namun demikian, keabsahan status maslahah tersebut bersifat kondisional dan memerlukan evaluasi berkelanjutan, terutama apabila pelaksanaannya mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik dasar. Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Maslahah.

Actions (login required)

View Item