Penetapan Mahar Berdasarkan Kafa’ah dalam Perkawinan di Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Ditinjau dari Hukum Islam

Zahra, Anggina (2026) Penetapan Mahar Berdasarkan Kafa’ah dalam Perkawinan di Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (585kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (527kB)
	Text (Fulltext) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pergeseran esensi dan fungsi mahar di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Mahar yang secara syariat merupakan hak prerogatif istri yang dilandasi asas kerelaan, kesederhanaan, dan kemudahan, dalam praktiknya justru ditransformasikan menjadi instrumen sanksi adat (denda) yang memberatkan. Sanksi ini dijatuhkan secara khusus kepada pasangan yang dinilai tidak memenuhi kriteria kafa'ah (kesepadanan secara sosial maupun ekonomi) sehingga tidak mendapatkan restu keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) dan metode yang dipilih adalah deskriptif. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme dan praktik penetapan sanksi mahar? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pergesaran fungsi mahar menjadi sanksi adat? Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme dan praktik penetapan mahar yang difungsikan sebagai sanksi adat bagi pasangan perkawinan yang dinilai tidak memenuhi kriteria kafa’ah dan tidak mendapat restu keluarga di Nagari Simpang Tonang dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar dalam praktiknya tidak hanya dipandang sebagai pemberian wajib calon suami kepada calon istri, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan adat dan keputusan keluarga atau niniak mamak. 2) Tinjauan hukum islam terhadap pergeseran fungsi mahar dan menjadi sanksi adat di Nagari Simpang Tonang dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah menjaga kemaslahatan, keadilan, dan hak-hak para pihak dalam perkawinan. hukum Islam tidak serta-merta menolak keberadaan adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adat dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sepanjang berfungsi menjaga kemaslahatan dan tidak mengubah ketentuan dasar mengenai hak mahar.

Actions (login required)

View Item