Positivisasi Living Law Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Stufenbau Theory Hans Kelsen

Nazhifa, Azhra (2026) Positivisasi Living Law Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Stufenbau Theory Hans Kelsen. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Azhra Nazhifa Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (858kB)
	Text (Bab l) Azhra Nazhifa Bab l.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Bab lll) Azhra Nazhifa Bab lll.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab V dan Daftar Pustaka) Azhra Nazhifa Bab V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Full Text) Azhra Nazhifa 2213030099 Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat sebagai living law yang dipositivisasikan ke dalam Pasal 2 KUHP Nasional dan menganalisis positivisasi living law tersebut berdasarkan Stufenbau Theory Hans Kelsen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat hukum. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat sebagai living law merupakan norma yang lahir, tumbuh, berkembang, dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Melalui Pasal 2 KUHP Nasional, living law memperoleh pengakuan dan kedudukan dalam sistem hukum pidana nasional, tetapi tidak dapat diberlakukan secara bebas. Keberlakuannya dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Selain itu, hukum yang hidup dalam masyarakat harus memperoleh penetapan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Ditinjau dari Stufenbau Theory Hans Kelsen, positivisasi living law menunjukkan bahwa norma yang berasal dari masyarakat memperoleh validitas hukum setelah mendapatkan pengakuan melalui norma hukum yang lebih tinggi dan mekanisme yang sah. Dengan demikian, positivisasi living law dalam Pasal 2 KUHP Nasional merupakan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam hukum pidana nasional, dengan tetap menjaga hierarki norma, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Actions (login required)

View Item