Efektivitas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam Meningkatkan Transparansi Publik di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Nasution, Fauziah (2026) Efektivitas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam Meningkatkan Transparansi Publik di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Fauziah Nasution_2213030171_Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (992kB)
	Text (BAB 1) Fauziah Nasution_2213030171_BAB I.pdf - Published Version Download (429kB)
	Text (BAB III) Fauziah Nasution_2213030171_BAB III.pdf - Published Version Download (456kB)
	Text (BAB V) Fauziah Nasution_2213030171_BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (Full TEKS) Fauziah Nasution_2213030171_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, menganalisis implementasinya dalam meningkatkan transparansi publik di Kabupaten Padang Lawas, serta mengkaji efektivitas peraturan tersebut dari perspektif siyasah tanfiziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Padang Lawas, meskipun regulasi mengenai hal tersebut telah tersedia sejak tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (field research) data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Bappeda, dan anggota DPRD Komisi III Kabupaten Padang Lawas, serta didukung studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2018 telah menyediakan fondasi normatif yang jelas mengenai klasifikasi informasi, mekanisme permohonan, dan penyelesaian sengketa informasi, namun sosialisasinya kepada masyarakat masih minim. Implementasi peraturan ini ditandai dengan pembentukan PPID dan penyediaan layanan informasi, tetapi transparansi publik belum terwujud secara merata akibat keterbatasan sumber daya aparatur, belum optimalnya pengelolaan media informasi, serta kesenjangan akses antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dari perspektif siyasah tanfiziyah, pelaksanaan peraturan ini baru memenuhi amanah pemerintahan pada tataran struktural, sedangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan kemaslahatan secara substansial masih memerlukan penguatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas aparatur, dan pembangunan budaya keterbukaan agar tujuan peraturan dapat tercapai secara lebih optimal.

Actions (login required)

View Item